HNSI Jabar Nilai Permen KP Rugikan Nelayan

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA.COM,  -Bandung, - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpuan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat Nandang S Permana, secara tegas meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) RI  untuk meninjau dan merevisi Permen KP No 2 tahun 2015 yang melarang penggunaan alat penangkap ikan pukat tarik dan hela. Hal ini tentunya sangat merugikan nelayan.

Menurut Nandang, selain merugikan nelayan, setelah kami kaji ternyata Permen KP No 2 tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan kondisi nelayan di Jawa Barat

“Untuk itu, HNSI Jabar secara tegas minta kepada ibu Menteri KP RI Susi Pudjiastuti agar segera melakukan revisi atas Permen KP No 2/2015 tersebut”, tegas Nandang kepada wartawan disela acara silaturahmi Keluarga Besar Nelayan Jawa Barat dan rapat koordinasi pengurus DPD HNSI Jabar bersama 11 DPC HNSI se Jabar, di Hotel Topas Bandung, Selasa (14/03).

HNSI Jabar tetap mendukung dan mendorong kebijakan pusat maupun daerah, bahkan kita juga setuju keberaan kapal Pukat Harimau harus hilang, namun tolong pikirkan juga nasib nelayan yang hanya memiliki kapal kecil. Untuk itu, nelayan menginginkan kearifan lokal, agar tidak terjadi kesenjangan social, ujarnya.

Selain itu, bantuan pemerintah juga hendaknya tepat guna dan tepat sasaran. “Nelayan mancing jangan dikasih jaring, begitupun nelayan budidaya jangan dikasih perahu. Kebijakan itu harus bottom up jangan top down,” tagesnya.

Lebih lanjut Nandang mengatakan, masalah yang cukup penting juga yaitu tentang kebijakan perijinan bagi nelayan terutama urusan surat-surat kapal nelayan.  HNSI meminta agar kebiajakan itu diserahkan kepada DKP saja. Demikian pula untuk pusat dibawah KKP saja. Dishub kelautan urusan niaga saja lah,” ujarnya.

Adapun terkait  pembahasan Rakor HNSI Jabar, Nandang mengungkapkan ada 4 program yang dibahas dan dimatangkan, yaitu pertama percepatan pembangunan pelabuhan di wilayah pesisir jabar selatan yang berbasis kelautan, kedua percepatan pembangunan pelabuhan yang telah memiliki FS dan DED; ketiga, Percepatan perawatan pelabuhan yang telah terbangun dan terakhir pesisir terang dank e empat : program pesisir caang (terang).

Sementara itu, Ketua Umum DPP HNSI Pusat, Letjen TNI (Purn) Yusuf Solichien dalam arahannya, meminta kepada seluruh DPD dan DCP HNSI se Jabar untuk tetap solid. Lupakanlah masa lalu, anggap itu sebagai bagian dari dinamika sejarah organisasi. Kepengurusan kali ini dimata DPP tak lain sebagai reinkarnasi maupun revitalisasi organisasi, spritnya mantap

, ujarnya.

Yusuf juga meminta, agar hasil rakor DPD HNSI Jabar 2017, segera disampaikan ke DPP. Hal ini penting untuk mengatasi berbagai Permen yang membatasi tangkapan nelayan.  Kalau gerak langkah nelayan dibatasi, kasihan nasib 157 nelayan Jabar sebanyak 90% masih hidup dibawah garus kemiskinan.

dalam kesempatan tersebut, Abah Alam memberikan cindramata berupa Kujang dan plakat kepada Ketua DPD HNSI Jabar Nandang S Permana.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Jabar Iwa Karniwa selaku Ketua Dewan Pembina DPD HNSI Jabar, Dedy H. Sutisna, mantan Staf Ahli Menteri KKP sekarang Sekjen Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), Perwakilan Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar (Polair), Pejabat Lanud Husein Sastranegara, Pejabat Danlanal Bandung, dan para pengurus DPC HNSI se Jabar. (sein/edy).