 |
| dr.Ikhwan Fauzi (nggota Komisi V DPRD JAbar) (foto : husein) |
BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA.COM –DPRD Provinsi Jawa Barat dalam setiap
pembahasan dan penyusunan anggaran, terus mendorong pemerintah provinsi untuk
menambah sarana-prasaran dan fisilitas sekolah. Hal ini, demi meningkatkan mutu
dan kualitas pendidikan di seluruh Jabar yang juga dapat meningkatkan akredasi
sekolah.
Menurut
anggota Komisi V DPRD Jabar dr.Ihkwan Fauzi, M.Kes, masalah sarana-prasarana
dan fasilitas pendidikan tidak seutuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi
harus ada juga pertisifasi dari masyarakat atau orangtua murid yang sifatnya
bukan paksaan.
Provinsi
Jabar merupakan miniaturnya Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak, sudah barang tentu jumlah sekolahnya juga
terbanyak. Sehingga, masih sangat kesulitan bagi pemerintah dalam pemerataan
mutu pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang berada di pedesaan atau di daerah
terpencil.
Untuk
itu, dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2017 ini, pihak Disdik Provinsi
maupun Kab/kota jangan memaksakan sekolah menerapkan Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK). Apalagi penerapan UNBK memberatkan para orangtua murid dengan
cara meminta sumbangan, kata Ikhwan Fauzi saat ditemui Fakta Jabar di ruang
kerja Komisi V DPRD Jabar, Kamis (02/03).
Dikatakan,
Komisi V mendukung pihak Disdik untuk meningkatkan jumlah sekolah menerapkan
UNBK, tapi jangan ada paksaan terutama bagi sekolah negeri maupun swasta yang terletak
di daerah terpencil, seperti di Kab.Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan,
Kuningan, Cirebon, Kab Bandung dan
Bandung Barat, yang berdasarkan data dan hasil peninjauan Komisi V masih kurang
sarana-prasarana dan fasilitasnya.
Ikhwan
juga mengakui bahwa kemajuan teknology tidak dapat dihindari, tapi saat ini penerapan
UNBK secara menyeluruh dan merata sampai ke pelosok-pelosok. Mungkin, baru bisa
3 sampai 10 tahun mendatang, ujarnya.
Lebih
lanjut dikatakan, UN itu ada dua jenis yaitu Paper Base dan Computer Base,
namun, saat ini jangan paksakan sekolah
harus menggunakan UNBK (camputer base), karena baru sekolah-sekolah yang ada diperkotaan
yang telah memiliki sejumlah perangkat computer dapat dipergunakan UNBK ,
sedangkan di desa atau pelosok walaupun
ada computer tapi jumlah baru sebatas keperluan sekolah/guru bahkan ada sekolah
yang sama-sekali belum memiliki perangkat komputer.
Lantas
apakah sekolah dipaksakan harus membeli computer untuk pelaksanaan ujian ?...
tentu tidak, untuk itu, pemerintah dalam setiap tahun anggaran mensubsidi untuk
peningkatan mutu pendidikan, salah satunya mendrop computer se kolah-sekolah.
Bahkan di tahun 2017 ini, Pemprov Jabar mensubsidi sebanyak 4000 komputer ke
berbagai sekolah di Jabar. Bahkan
ditargetkan sebanyak 300.000 komputer
untuk sekolah se Jabar.
Sementara
sekolah swasta, terutama yang memiliki siswa sedikit, ditambah lagi dari
kalangan keluarga kurang mampu, untuk gaji guru aja sudah kembang kempes,
apalagi dipaksakan harus membeli computer untuk kepentingan sekolah dalam
melaksanakan Ujian berbasis computer, masih belum bisa.
Disamping
itu, sarana pendukung UNBK yaitu ketersediaan listrik, untuk itu, solusinya adalah
dengan cara mencangkok. Mencangkok disini dalam artian, bagi sekolah yang memiliki
computer minimal 20 unit dapat melaksanakan ujian dalam beberapa termin,
ujarnya.
Namun,
ada satu kendala, yaitu psikologi murid saat ujian yang mengikuti ujian pagi,
siang dan sore. Apalagi siswa sekolah lain ikut ujian disekolah lain, pasti gugup dan gerogi sehingga berdampak
terhadap jawaban ujian dan hasilnya ujian.
Sampai
saat ini, cukup banyak sekolah yang menyatakan tidak siap melaksanakan ujian
nasional berbasis computer, seharusnya pemerintah Kabupaten/Kota harus berupaya
mensubsidi sekolah untuk membelikan computer bagi sekolah di daerah
masing-masing. Jangan hanya menerima bantuan dari Provisni atau pusat saja,
seharus Pemkab/kot juga membantu sasilitas sekolah, tandasnya. (sein/ari)
