Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Seleksi Jabatan Esslon II Jangan Dijadikan Alat Politik

Senin, 20 Maret 2017 | 19:22 WIB Last Updated 2017-03-21T09:03:47Z
Pemerhati Pembangunan KBB Ir.Gaston Barus

PADALARANG, FAKTABANDUNGRAYA.COM, – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kini tengah melakuan open bidding bagi pejabat esselon II. Hal ini sebagaimana dimanahkan dalam Permenpan - Nomor 13 tahun 2014 serta Undang - Undang ASN. Hal ini untuk dapat menghasilkan pejabat esselon II yang betul-betul memiliki kapabelitas yang memiliki besik pengetahuan di bidangnya masing-masing, demi kemajuan pembangunan KBB dan masyarakat.

Kita sebagai warga KBB tentunya sangat mendukung Pemkab Bandung Barat dalam menciptkan pemerintahan yang bersih (Good Gapermen) yang bebas dari unsur Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena selama ini cukup banyak penjabat di KBB yang terlibat permaslahan hukum, kata Gaston Barus kepada HU Fakta Jabar di Padalarang, Senin (20/03).

Dikatakan, menyikapi situasi dikabupaten Bandung Barat lanjut Gaston, Sekarang proses seleksi terbuka(Open Bidding) ini banyak hal yang mejadi pertanyaan masyarakat, bahwa beberapa tahapan proses yang mengikuti open bidding baik berasal dari internal maupun external (Non PNS). Namun, anehnya sampai kini masyarakat tidak tahu apa yang diujikan dalam uji Kompetensi dan kemampuan peserta.

Hal ini, seperti masih menjadi rahasia pemegang kekuasaan dikabupaten Bandung Barat (Bupati-red), sehingga ada indikasi beberapa peserta yang mengikuti Open Bidding masih ada yang terlibat proses hukum yang terindikasi korupsi, ujar Gaston.

Lebih lanjut ia mengatakan, proses promosi terbuka ini, akan melindungi Pegawai Negri Sipil (PNS) dari Interpensi polikitik. Selain itu untuk meningkatkan profesionalisme dan dapat bermangfaat bagi pelayanan pablik yang ada dikabupaten Bandung Barat.

Gaston berharap, pemerintah KBB benar-benar dapat menerapkan undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publkik, untuk itu, Masyarakat menunggu keterbukaan informasi tentang pelaksana Open Bidding yang sedang dilaksanakan sekarang.

Jangan sampai reformasi birokrasin di KBB tidak menuntaskan permasalahan, yang pada intinya masyarakat KBB tidak mau pejabat yang lolos tidak sesuai dengan Sumber Daya Manusianya (SDM) dalam memangku jabatanya yang diemban, apalagi pejabat yang bersangkutan tersangkut masalah hokum, tandasnya. (Trs/ari)




×
Berita Terbaru Update