 |
| Ridwan Kamil (Walikota Bandung) (foto:ist) |
Menurut Ridwan Kamil, konsep PIPPK adalah konsep yang paling benar dalam teori pembangunan apapun karena hakikat pembangunan adalah kebersamaan, antara pemerintah, masyarakat, dan professional.
“Kalau masih ada pola pikir di otak kita yang mengatakan perubahan hanya tanggung jawab pemerintah, saya katakan itu salah besar. Itu primitif,” ujar Ridwan dalam acara Peluncuran PIPPK Tahun 2017 di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa (21/03) kemarin.
Sebuah negara yang beradab tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam urusan pembangunan negara dan saat ini kota Bandung sedang menuju kota beradab. Untuk itu, melalui program PIPPK semangat pembangunan dimulai dari kelurahan, kecamatan, hingga di pusat.
Melalui PIPPK, masyarakat harus menjadi lebih pintar, lebih sejahtera, dan lebih mandiri, bisa menolong diri sendiri, bisa menyejahterakan lingkungan sendiri, dan bisa menyukseskan program dengan inisiatif sendiri, ujarnya.
Dikatakan, konsep PIPPK bukanlah program politik, melainkan murni teori pembangunan. Ia menjelaskan, PIPPK merupakan konsep desentralisasi di mana kekuatan pembangunan disebarkan secara merata ke seluruh wilayah dan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mempercepat hadirnya perubahan.
“Perubahan itu cepat karena dibelanjakan oleh masyarakat sendiri dikerjakan oleh masyarakat sendiri, supaya merata, tidak ada satu jengkal pun RW-RW yang tidak ada sentuhan pembangunan, supaya berdaya karena masyarakat yang mengerjakan dengan kerja sama,” tuturnya.
Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan, pencapaian PIPPK selama tahun 2016, telah menghasilkan perbaikan jalan lingkungan sepanjang 526.000 m2, 762 unit rumah warga miskin yang dibedah oleh masyarakat, 335 unit MCK umum dibangun, 210.000 meter gorong-gorong diperbaiki,51 taman-taman baru hadir di kewilayahan, 242 gapura baru menyambut di pintu masuk jalan-jalan kecil, 2357 unit sumur resapan dibangun untuk penyerapan air tanah, 124 masjid direnovasi, dan 700an titik lampu diperbaharui.
Adapun anggaran yang dikucurkan untuk program PIPPK di tahun 2016 sebesar Rp207.957.546.235. Namun, yang terserap mencapai Rp199.868.187.911,- (penyerapan 96,11%). Selain itu, pelaksanaan PIPPK Tahun 2016 ini juga menyerap partisipasi masyarakat sebesar Rp36.266.874.140,- atau sekira 18,15% dari total penyerapan anggaran PIPPK Tahun 2016, ungkapnya.
Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Umum Anton Sugiana mengatakan, pada tahun 2017, ada beberapa penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, yakni penyiapan instrument pedoman teknis dan membangun persamaan persepsi, filosofi, dan mekanisme PIPPK. Peningkatan kapasitas SDN Aparatur Kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan juga menjadi fokus PIPPK tahun 2017.
“Kami telah mempersiapkan berbagai instrument pengukuran keberhasilan program PIPPK, antara lain pengukuran indeks kebahagiaan keluarga di tingkat kelurahan, indeks kemasyarakatan sebagai rapor tingkat ketaatan dan pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ada juga pengukuran IPM lokal dari setiap kelurahan se-Kota Bandung,” tandasnya. (sein/ari).
