 |
| Darius Dologseribu, anggota DPRD Jabar (foto:sein) |
Menurut Darius, pengguna mamfaat hasil pembangunan itu untuk masyarakat, untuk itu, sedah seharusnya dalam merencang pembangunan harus melibatkan berbagai pihak , minimal meminta masukan dan saran dari organisasi/ assosiasi profesi yang diakui oleh Negara. Kan yang dibahas dalam Musrenbang itu untuk menyusun program tahun depan, jadi harus hati-hati.
Musrenbang itu untuk siapa sih ?. untuk dinas untuk dewan untuk masyarakat. ?.. ..masyarakat yang mana ?... , ujar Darius Dologsaribu usai dilantik kembali menjadi anggota DPRD Jabar menggantikan Dr.Meilina K Kadir yang mundur karena ikut Pilkada Kab Bekasi 2017, di gedung DPRD Jabar, Kamis (13/04).
Dikatakan Darius anggota DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi , seharusnya Musrenbang melibatkan kita (asosiasi), kita pelakunya. Kalau dilibatkan paling tidak , musyawarah desa itu sudah ketahuan sisi mana yang harus diperbaiki Infrastrukturnya. Selama ini yang penting kan ada plot saja, ada proyek saja. Tapi gak tahu gimananya. Itu gak mengena, mitra musrenbangnya menurut saya kadang-kadang gak mengena !”
Kedepan harus mengena, biar kami masyarakat konstruksi juga dilibatkan dalam masalah itu, memberikan masukan, bukan melibatkan bagi-bagi jatah, tidak. Tetapi memberikan masukan karena kami pelakunya, ujar Darius yang juga Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Jabar (Aspekindo) ini.
Lebih lanjut Darius mengatakan, sewaktu dirinya menjadi anggota DPRD Jabar periode 1999-2004, menemukan ada beberapa program yang sudah disepakati dalam Musrenbang, pada saat di implemtasikan dilapangan ternyata dapat dikatakan gagal karena tidak tepat sasaran seperti program GRLK yang didalamnya berupa pemberian bibit Domba/Sapi agar masyarakat tidak melakukan lagi penebangan /merusak hutan. Tapi, nyatanya hutan tetap saja rusak.
Untuk itu, walaupun program sudah disepakati dalam Musrenbang, bukan berarti tidak boleh dirubah, karena hasil Musrenbang itu karya manusia, jadi masih bisa dirubah, tandas Darius menanggapi pelaksanaan Musrenbang Jabar 2018.
Darius menambahkan, beberapa hari menjelang dirinya dilantik menjadi anggota DPRD antar waktu (PAW), sejumlah tokoh dan perwakilan elemen masyarakat menitipkan amanat kepada saya untuk memperjuangkan sector infrastruktur. Karena beberapa bulan belakangan ini kondisi infrastruktur khususnya di Kab Bekasi yang kewenangannya berada di provinsi, sudah dalam kondisi memprihatinkan. Seperti Jalan Provinsi, Jembatan, Irigasi, Gedung Sekolah yang Rusak termasuk juga Bidang Kesehatan.
Amanah yang dititipkan masyarakat Bekasi tersebut cukup wajar, karena saya selaku wakil rakyat dari Dapil Kab Bekasi tentunya berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilkan kepada saya, dan beberapa anggota DPRD asala Dapil Kab Bekasi, tandasnya. (sein).
