 |
| Rombongan Komisi IV didampingi Kadis LH Jabar Anang, saat meninjau TPPAS Legok Nangka (foto:ist). |
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar H. Daddy Rohanady, berdasarkan hasil peninjauan Komisi IV ke TPPAS Regional Legok Nangka, ada ditemukan beberapa kendala dilapangan, mulai dari kebutuhan lias lahan, soal ijin IPAL; Kolam land fill residu berkapasitas 660.000 meter kubik; termasuk kebutuhan investasi mesin dan bangunannya.
Mengingat masih ada beberada kendala/ masalah yang harus diselesaikan, maka kita kurang yakin TPPAS Logok Nangka dapat beroperasional di awal tahun 2018. “Wong nyatanya, masih jauh dari siap”, kata Daddy Rohanady saat dihubungi Fakta Jabar disela kunjungan kerja Komisi IV ke TPPAS Legok Nangka.
Untuk itu, Komisi IV minta pihak Dinas LH Jabar, untuk segera melakukan inventarisis. Sehingga, kita dapat memahami dan mendorong untuk percepatan pembangunan dan beroperasionalnya TPPAS Regional Legok Nangka, pintanya.
Daddy mengungkapkan, pembangunan TPPAS Legok Nangka, mulai dikaji oleh BPLHD Jabar tahun 2005, dengan luas 94,6 Ha. Pada tahun 2009 (APBD Jabar) menucurkan dana sekitar Rp 150 miliar, mayoritas untuk pembebasan lahan. Di tahun 2015 (APBD Jabar) sebesar Rp 3 miliar untuk pemagaran dan tahun 2016 Rp 1 miliar.
Sedangkan untuk Pembangunan fisiknya beru dimulai tahun 2014 lalu oleh Hutama Karya berupa jalan sepanjang sekitar 1,4 km. APBN berupa jalan sekitar Rp 136 miliar (multiyears). Memang masih ada yang belum tersambung sepanjang 200 m lebar 88 m. Ini membutuhkan sekitar Rp 17 miliar.
Lebih lanjut Daddy mengatakan, untuk kebutuhan pembebasan lahan seluas 2 ha sudah disediakan anggaran sebesar Rp.2 miliar (APBD Jabar). Belum lagi untuk investasi mesin dan bangunan sebesar Rp.600 miliar. Itu pun jika produk akhirnya RDF atau sekitar Rp 1,3 triliun untuk penerapan metode waste to energy.
Memang kata Daddy, biaya di Legok Nangka (infrastruktur dasar) dibantu APBN dan LKPP untuk studi teknologi yang paling memungkinakan diterapkan dan FS tipping fee.
Sementara itu terkait, harga tipping fee sampai saat ini berbeda-beda, menurut versi Kementerian PUPR sekitar Rp 220.000 per ton sampah; versi Bappenas Rp 320.000 per ton sampah; versi DKI sekitar Rp 500.000 per ton sampah. Untuk itu, tentunya kita juga harus memperhitungkan harga tipping fee, karena investasi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar sudah cukup besar.
Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dihasilkan dari sampah untuk dapat dijadikan sumberdaya yaitu Waste to energy, dimana di Eropa memakai ini (misalnya Denmark) sampai 29%. Negara itu 59% listriknya dihasilkan dari sampah. Bahkan, mereka mengimpor sampah dari negara lain.. Mesinnya sendiri produk Jerman. Dapat juga berupa Recycle dan Composting.
“Saya optimis, kalau TPPAS Regional Legok Nangka dikelola secara professional dan transparan, tentunya akan menghasilkan energy listrik yang dapat dijual kepada masyarakat, sehingga dapat menambah PAD, tandasnya.
Adapun rombongan Komisi IV DPRD Jabar ke TPPAS Legok Nangka, Daddy Rohanady (Gerindra) Lucky Lukmansyah Trenggana (PPP), Oleh Soleh dan Asep Irfan Alawi (PKB), Hasbulllah (PAN), dan Rustandie (Nasden), turut didampingi juga Kepala Dinas LH Jabar Anang. (sen).
