 |
| Sidang Paripurna DPRD Jabar (foto:husein) |
FPDIP berpandangan, bahwa sector prioritas harus mampu mendoorong pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Jabar dalam jangka panjang yang sekaligus tetap menjaga kelestariannya. Namun, apa yang terjadi dalam beberapa tahun nelakangan ini, sector industry pengolahan yang dijadikan tulang punggung perekonomian Jabar belum mampu mewujudkan kesejahteraan masarakat.
Untuk itu, kini sudah saatnya Jawa Barat dalam RPJMDnya merubah strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonominya, berorientasi kepada sektor yang lebih prospektif dimasa sekarang dan yang akan datang yaitu sektor pariwisata.
Pandangan umum FPDIP ini dibacakan oleh dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes dalam sidang paripurna DPRD Jabar tentang lima Raperda Prov Jabar tahun sidang 2017, kemarin.
FPDIP menilai bahwa tingkat pengangguran yang semakin meningkat di Jawa Barat hingga mencapai angka 8.89 Persen th 2016 tertinggi kedua secara nasional sebelumnya 8,27 Persen (th 2015), serta PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Barat yang hanya Rp. 34.88 Juta dan hanya menempati posisi ke 22 secara nasional tetapi ironinya sektor industri ini mengakibatkan hilangnya 100 ribu ha lahan produktif setiap tahunnya karena beralih fungsi.
“Kita dapat belajar dari Bali yang bisa mensejahterakan rakyatnya hanya dengan pariwisata, pendapatan percapita dan IPM yang lebih tingi dari Jawa Barat tapi wilayahnya relatif bersih dari polusi dan penecemaran.”, ujarnya.
Sektor kepariwsataan di Jabar harus terus ditingkatkan karena Jabar memiliki potensi kunjungan wisata mancanegara yang sangat potensial. Dikatakan, Th 2016 angka wisman ke asean mencapai100 juta, yang diproyeksikan akan meningkat hinga 152 jutaan wisman pada th 2025, dengan proyeksi pendapatan mencapai lebih dari 205 triliun namun saat ini hanya 2 persen saja yang berkunjung ke jawa barat.
Apalagi nanti kalau Bandara Internasional Kertajati sudah beroperasional yang mampu menjadi penghubung ke banyak negara di dunia, ditambah lagi pengembangan wilayah ciletuh sebagai kawasan geopark international
Alam Jabar tidak kalah dengan Bali, Oleh karena itu RPJMD kita jarus diarahkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas utama dengan pengembangan pariwisata berbasis desa, jelasnya.
Sementara itu Fraksi Nasdem-Hanura dalam pandangannya mengatakan, seiring dengan perubahan regulasi, maka PerdaRPJMD Jabar 2013-2018 harus dirubah dan disesuaikan den diselaraskan dengan Undang-undang dan peartuan yang lebih tinggi. Sehubungan akan adanya perubahan perda RPJMD tersebut, Fraksi Nasdem-Hanura ingin minta penjelasan dari gubernur, substansi materi yang harus disesuaikan.
Selain itu, bagaimana cara mengkalirifikasi indicator kinerja daerah dan penetapan RPJMD 2015-2019 ?.
Sedangkan Fraksi PPP berpandangan bahwa saat ini Jabar masih menyimpan segudang permalasahan, terutama sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi permasalhan utama menimpa Jabar.
Bahkan persoalan lapangan pekerjaan di Jabar ini berada diposisi puncak dengan pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. (sen)
