Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pendidikan “Gratis” Itu Omong Kosong Hanya Dijadikan Slogan Politik

Selasa, 02 Mei 2017 | 19:52 WIB Last Updated 2017-05-02T12:54:14Z
Syamsul Bachri,SH,MH, Ketua Komisi V DPRD Jabar
BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA.COM, - Sekitar 50 orang Mahasiswa yang tergabung adalam Badan Eksekutif Mahasiswa Jawa Barat melakukan aksi unjak rasa di Gedung DPRD Jabar, mempertanyakan pendidikan Gratis yang selama didengungkan oleh kelompok tertentu, hanyalah sebuah slogan politik untuk mencari simpati.

Menurut Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syamsul Bachri, SH. MH , tidak ada itu pendidikan Gratis, yang benar itu, Pendidikan itu harus mencerminkan rasa keadilan, itu prinsip ! tidak adanya diskrimasi dalam pendidikan orang kaya orang miskin anak pejabat, anaknya tukang becak semuanya harus diberi ruang sesuai amanat UU Sistem Pendidikan Nasional.

Jadi, Pendidikan gratis itu omong kosong belaka, untuk itu, jangan lagi pendidikan jadi slogan politik kelompok-kelompok tertentu, tegas Syamsul menjawab pertanyaan Mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2017, diruang rapat Komisi V DPRD Jabar, Selasa (02/05).

Selama ini Pemerintah Daerah selalu mendengungkan Pendidikan Gratis, Untuk itu, “Saya minta pemerintah daerah dengar, Pendidikan Gratis Omong Kosong ! Gak ada pendidikan gratis !!!”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan Mahasiswa juga mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari total APBD Jabar, untuk apa saja, karena buktinya komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi masih saja terjadi ?..

Menanggapi pertanyaan Mahasiswa tersebut, Syamsul mengatakan, Implementasi pendidikan Jawa barat harus ada 3 unsur : Pemerataan, non Komersialisasi dan rasa keadilan, ini harus jadi cermin pendidikan di Jawa Barat. Selain itu, pendidikan harus mencerminkan rasa pemerataan artinya di kota di desa dikampung, di pelosok jangan ada satu SD gurunya 2 orang. Ini namanya tidak adil dan tidak merata.

Hardiknas 2017 ini harus dijadikan momentum untuk reformasi pendidikan, jadi Gubernur dan Pemerintah daerah harus mendengar apa yang dituntut masyarakat Jawa Barat. “ Pendidikan harus mencerminkan rasa keadilan, orang miskin juga harus sekolah, yang kedua, pendidikan tidak ada spesialisasi hanya diberikan kepada orang yang punya uang, tandasnya. (sein).

×
Berita Terbaru Update