DPRD Jabar Akui Anggaran Pendidikan SLTA Belum Memadai

Syamsul Bachri, Ketua Komisi V DPRD Jabar

BEKASI, FAKTABANDUNGRAYA.COM,- Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Syamsul Bachri mengatakan seiring diterapkannya alih kelola SMA/SMK kepada Provinsi, sejak awal Januari 2017 lalu, sampai saat ini dinilai masih belum memadai. Bahkan masih jauh dari kebutuhan ideal anak didik. Seharusnya, kebutuhan anggaran anak didik itu sebesar Rp.4 juta sampai Rp.5 juta per siswa per tahun. Namun saat ini baru tersedia sebesar Rp, 2,1 juta per-siswa per tahun.

Menurut Syamsul Bachri, walaupun belum mendekati ideal kebutuhan anak didik, bukan berarti ada diskriminatif, yang hanya bisa dinikmati oleh golongan atau pihak-pihak yang mampu saja. Masyarakat dari keluarga kurang mampu, harus tetap bersekolah.

Kita mengharapkan mulai tahun ini (2017) dan kedepannya, setiap tahun ajaran baru atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SLTA yang kini telah ditangani oleh Disdik Jabar, tidak ada lagi anak tidak dapat melanjutkan pendidikan, akibat tidak punya biaya pendidikan/ dari keluarga kurang mampu, kata Syamsul Bachri disela peninjauan pelaksanaan PPDB tingkat SLTA di kota Bekasi, Jum’at (16/06).

Syamsul mengungkapkan bahwa anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah pusat ditambah provinsi berupa Dana BOS saat ini baru mencapai sebesar Rp. 2,1 juta. Padahal idealnya kebutuhan untuk siswa itu sebesar Rp. 4 sampai Rp.5 juta per-siswa per-tahun. Sehingga, masih jauh dari kebutuhan anak didik, ujarnya.

Namun, kata Syamsul, pendidikan di Jawa Barat tidak boleh diskriminatif untuk sebagian golongan dan dari keluarga mampu semata. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus tetap bersekolah. Karena pemerintah juga memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu dan sekolah dilarang keras menarik biaya pendidikan dari orang tua siswa kurang mampu.

Sementara, terkait minimnya anggaran Provinsi untuk operasional pendidikan di sekolah-sekolah, DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendorong Gubernur Jabar untuk segera mengeluarkan Pergub yang nanti akan dijadikan payung hokum. Hal ini penting, agar jika sekolah membutuhkan dana operasional pendidikan tidak dikatakan pungutan liar dan menjadi masalah di kemudian hari.

“Kadang masyarakat tidak melihat kesulitan pihak sekolah mencari anggaran pendidikan karena memang untuk operasional per sekolah, Provinsi sangat terbatas menganggarkan agar bisa cukup dan merata se-Jawa Barat,”

Lebih lanjut dikatakan, bila melihat kesulitan yang dialami oleh pihak sekolah untuk mencari anggaran, memang ada beberapa daerah yang Perda yang membolehkan mengajukan biaya pendidikan ke peserta didik, tapi seringkali dipermasalahkan oleh peserta didik, maka dari itu akan kami dorong dari Provinsi agar dibuatkan Pergub terkait hal tersebut, tandasnya. (hms/red)