Menurut Ketua LSM WGAB, S.Rinto Sitohang, walaupun sudah ada aturan dan larangan dari Kemendikbud dan Pemprov Jabar/ Disdik tentang PPDB 2017, tapi nyatanya, masih banyak pihak sekolah melakukan pungutan liar, berupa dana DSP, Seragam Sekolah dan lainnya. Hal ini tentunya memberatkan para orang tua, terutama dari keluarga kurang mampu.
Temuan hasil investigasi baik yang dilakukan oleh LSM WGAB maupun LSM Korek, telah kita sampaikan ke Disdik Kab/kota termasuk juga ke Disdik Jabar. Bahkan kita beberapa kali mendatangi Disdik Jabar untuk ketemu dengan Kadisdik Jabar, selalu berada diluar kantor.
Untuk itu, pada hari ini, kami minta jawaban terbuka dari Disdik Jabar atas pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah SD, SLTP dan SLTA, ujarnya Rinto Sitohang dihadapan Kabagumum Disdik Jabar Mulyana, Kasie Sapras PMK, Matioji dan Kasie Pengawasan Disdik Jabar Asep.
Menanggapi tuntutan LSM WGAB dan LSM Korek, Kabagumum disdik Jabar Mulyana mengatakan, lulusan SLTP di jabar setiap tahun ada sekitar 17.000 orang, tentunya tidak mungkin dapat diterima semua di SMA/SMK Negeri. Untuk itu, solusinya Pemprov Jabar setiap tahun menambah Ruang Kelas Baru (RKB) dan membangun Unit sekolah Baru (USB).
Adapun, terkait calon siswa kurang mampu yang menggunakan SKTM sesuai aturan pihak sekolah hanya dibatasi maksimal 20% dari jumlah daya tampung sekolah. Sedangkan terkait, DSP itu bukan dana sumbangan pembangunan tapi dana sumbangan pendidikan.
Disdik Jabar tidak pernah ada perintah ke pihak sekolah untuk menarik DSP apalagi menentukan besarannya. DSP itu ditentukan manajemen sekolah bersama Komite Sekolah untuk mendukung pembiayaan kebutuhan pendidikan siswa. Karena walaupun sudah ada dana Bos dari pusat (APBN) dan ditambah dana Bos PMU dari Jabar (ABPD), belum mencukupi untuk biaya kebutuhan pendidikan, ujar Mulyana.
Ditambahkan Asep (Pengawas Disdik Jabar), bahwa Besaran dana sumbangan pendidikan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara manajemen Sekolah , Komite sekolah dan perwakilan orang tua.
Sedangkan terkait, kenapa anak miskin yang rumahnya dekat sekolah tidak diterima, Asep menjelaskan, kenapa calon siswa yang menggunakan SKTM tidak diterima ?... karena setiap tahun ajaran cukup banyak masyarakat yang menggunakan SKTM agar anaknya dapat diterima di sekolah Negeri. Sementara disisi lain kouta untuk jalur SKTM hanya disediakan sebanyak 20%.
Untuk itu, dengan terpaksa dilakukan survey, dihitung jarak rumahnya, nilai raport anak. Soalnya, tidak sedikit, warga ngaku miskin agar anaknya dapat sekolah di negeri, padahal dirumahnya, ada motor, TV LED, Kulkas, rumah milik sendiri, ujar Asep.
Sementara Matioji mengatakan, bila ditemukan ada sekolah yang menerima siswa di bawah pasinggrade dan masuknya setelah ditutup PPDB, serta melakukan pungli, silahkan bawa bukti dan serahkan ke Disdik Jabar. Pasti kita proses dan Kepsek akan kita panggil untuk diberikan SP1, SP2, SP3 dan bila tetap saja melakukan penyimpangan, kita binasakan saja alias dipecat.
Biaya Sekolah SD dan SLTP murni dibiayai oleh pemerintah, dan tidak dibolehkan ada pungutan apapun. Namun, bagi SMA/SMK sumbangan pendidikan masih dibolehkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 75 tahun 2017, ujar Matioji.
Usai pertemuan, perwakilan LSM WGAB dan LSM Korek menyerahkan sebundel berkas hasil investigasi yang mereka lakukan kepada Kabagumum Disdik Jabar, untuk dipelajari dan disikapi.
Selama perwakilan LSM WGAB dan LSM Korek diterima piahk disdik Jabar, massa tetap melakukan orasi di depan pagar Disdik Jabar yang dikawal ratusan aparat kepolisia untuk berjaga-jaga mengantisipasi agar jangan sampai terjadi keributan.(sein).
