Menurut Fraksi Demokrat, selain sekolah Gratis, Gubernur juga dalam kampanyenya memberikan Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, serta keluarga Atlet berprestasi dan Guru, karena sampai kini pihak Dinas Pendidikan Jabar tidak terbuka dalam penyaluran dana beasiswa.
Senada dengan Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem-Hanura juga mempertanyakan alokasi 20% untuk fungsi pendidikan dalam RAPBD 2018, mengingat tahun 2018 merupakan tahun terakhir masa jabatan Gubernur. Padahal dalam kampanyenya menjanjikan pendidikan gratis bagi siswa SD,SLTP dan SLTA di seluruh Jabar. Namun, nyatanya, sampai saat ini realisasi sekolah Gratis belum terealisasi.
Dalam kesempatan yang sama Fraksi PKB, juga mempertanyakan janji-janji Gubernur yang harus dituntaskan dalam kebijakan penyusunan APBD 2018.
Apa kendala yang dihadapi, baik yuridis, politis maupun teknis dalam upaya untuk menuntaskan janji-janji politik Gubernur, terutama memenuhi fungsi pendidikan, sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (4) UUD 1945, bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikansekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD ?...
Fraksi PKB juga mempertanyakan , apakah dengan terpenuhinya anggaran 20% sudah dapat menjamin mutu pendidikan ?.. Dan bagaimana pengawasan pemprov Jabar terkait masih banyaknya pungutan yang memberatkan masyarakat khususnya para orang tua siswa miskin. Selain itu, juga dipertanyakan pendidikan yang diekola swasta, bagaimana perhatian pemprov Jabar.
Adapun terkait, dana yang dialokasikan untuk BOS Pendidikan Menengah Umum (BPMU) SMA/SMK, kami menerima aspirasi masyarakat bahwa, telah terjadi ketidak singkronan antara yang dituangkan dalam Pergub dengan kenyataan dilapangan. Bahkan selisih cukup besar, baik dari jumlah peserta didik maupun kelebihan anggaran. Mohon tanggapnya ?..
Sementara itu, Fraksi PDIP dalam pandangannya fraksi lebih tegas lagi, terutama menyoroti alokasi BOS PMU dan meminta Pemrpov Jabar untuk dapat memaparkan secara utuh tentang pendistribusian untuk alokasi fungsi pendidikan.
FPDI juga meminta penjelasan terkait penurunan dana BPMU dari Rp.700 ribu menjadi Rp.500 ribu di 8 kabupaten/kota. Hal ini penting, karena akan menjadi persepsi buruk di public karena pemprov dianggap tidak serius mengurusi pendidikan, dan akan menimbulkan implikasi baru khususnya para peserta didik untuk menanggulangi kekurangan biaya operasional sekolah, dan konsekwensinya SPP akan menjadi solusi.
Bila kita mencermati pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar, yang menyoriti janji-janji Gubernur saat kampanye, terutama bidang Pendidikan, terutama soal sekolah Gratis dari SD sampai SLTA, dan soal Bos PMU serta dana Beasiswa Mahasiswa yang tidak transparan dalam penyaluran dan prosedur untuk mendapatkannya.
Berdasarkan kesepakatan dalam siding paripurna pada tanggal 2 Oktober lalu, bahwa Gubernur akan memberikan tanggapan dan penjelasan atas pandangan umum fraksi akan disampaikan pada Jum’at (06/10). Namun, sampai hari ini, Senin (09/10), belum jelas kapan jawaban Gubernur akan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Jabar.
Kita tunggu saja, apa jawaban Gubernur, terhadap janji politik Guburnur bidang pendidikan yang belum tercapai. (sein).
