Menurut Ali Hasan, kegiatan reses merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD, untuk turun ketengah masyarakat menemui konsituen guna menyarap aspirasi masyarakat. Untuk dapat diperjuangan agar mendaptakan dukungan dari anggaran pemerintah melalui APBD.
Berdasarkan pemantauan www.faktabandungraya.com, dilokasi kegiatan reses, berbagai aspirasi disampaikan perwakilan warga kepada Ali Hasan untuk mendatapkan dukungan dan minta diperjuangkan agar kebutuhan warga mendapat plot anggaran dari APBD Jabar.
Aspirasi yang disampaikan mulai dari masalah lingkungan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan tidak layak huni sampai masalah posyandu.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan warga kecamatan Sumur Bandung, Ali Hasan didampingi anggota DPRD Kota Bandung, Nenden dan Sofyan (FGolkar) mengatakan, sebagai anggota dewan Jabar, tentunya tidak semua dapat ditindak lanjut, harus dipilah-pilah terlebih dahulu. Mana yang masuk tanggungjawab provinsi dan mana yang mnenjadi tanggung jawab kota Bandung.
Masalah lingkungan, Ali Hasan siap bersama-sama warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, jangan ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Apalagi saat ini lagi musim hujan, sampah-sampah yang dibuang sembarang dapat menghambat dan menyumbat kelancaran aliran air.
Untuk bidang infrastruktur, Ali Hasan mengatakan, selama jalan tersebut syaturnya jalan provinsi tentunya akan dapat langsung dianggarkan untuk diperbaiki. Namun, bila status jalannya adalah jalan Kota Bandung atau jalan lingkungan tentunya, kita tidak mempunyai kewenangan untuk memperbaikinya.
Lantas bagaimana cara, caranya agar jalan atau gang yang ingin dapat bantuan, harus membuat proposal permohonan dukungan anggaran melalui Pemkot Bandung disampaikan ke Pemprov Jabar tembusan DPRD Jabar. Nanti bantuannya berupa bantuan keuangan Kota Bandung.
Sedangkan bidang pendidikan, warga meminta dukungan sapras dan peningkatan kesejahteraan guru untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman bacaan. Untuk kebutuhan Sapras PAUD, akan kita sampaikan ke Komisi V untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan. Dan terkait Posyandu dan PKK, akan kita salurkan ke Dinkes dan Badan PKK.
Adapun terkait permintaan untuk seragam baju PKK sebanyak 75 unit, Ali Hasan mengatakan, soal seragam ibu ibu pengurus PKK tidak perlu melalui APBD, nanti saya akan kasih secara pribadi, ujar Ali yang langsung disambut aplus dari warga yang hadir sekitar 200 orang lebih. (sein).
