 |
| Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Kamis, 14 Agustus 2025. (foto: Humpro). |
Edwin Senjaya didampingi Ketua Komisi
I DPRD Kota Bandung Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H.,
Wakil Ketua Komisi I, Erick Darmadjaya, B.Sc. M.K.P., serta Anggota Komisi I
DPRD Ahmad Rahmat Purnama, A.Md., dan Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. AKUN. Dari
Pemerintah Kota Bandung hadir perwakilan Bagian Hukum Setda Kota Bandung.
YMT menjadi salah satu pengelola Kebun
Binatang Bandung (Bandung Zoo) yang tengah bersengketa. Edwin Senjaya
menyatakan, audiensi ini menjadi langkah awal DPRD untuk mendalami persoalan
agar tidak semakin berlarut-larut.
"Kami menerima surat dari YMT
yang ingin beraudiensi untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di kebun
binatang. Pada dasarnya kami menampung setiap aspirasi yang masuk, karena
persoalan ini sudah menjadi sorotan publik bahkan isu nasional," tuturnya.
Edwin menambahkan, DPRD akan
menghimpun informasi dari berbagai pihak untuk mencari titik simpul
penyelesaian masalah. Oleh karena itu, dirinya meminta Komisi I DPRD untuk
bertugas mengurai data dan informasi terkait pokok permasalahan di Kebun
Binatang Bandung.
"Hasil dari pertemuan ini akan
didalami lebih tajam oleh Komisi I sebelum nantinya mengeluarkan rekomendasi
kepada Pak Wali Kota," ujar Edwin.
Salah satu poin krusial yang menjadi
perhatian utama DPRD, kata Edwin, adalah kondisi satwa di dalam kebun binatang.
Di tengah persengketaan ini, ia mendesak agar kondisi satwa tidak luput dari
perhatian.
"Jangan sampai persengketaan ini
menimbulkan korban, ‘korban kehewanan’. Hewan-hewan ini jangan sampai terlantar
atau mengalami kondisi yang lebih buruk," ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah
Kota Bandung untuk mencari pihak independen dari lembaga konservasi satwa yang
bisa menangani kesehatan dan asupan gizi hewan selama masa sengketa.
"Mungkin nanti pihak Pemerintah
Kota Bandung bisa berkoordinasi dengan Persatuan Kebun Binatang di seluruh
Indonesia supaya selama ini memang dalam status quo sebaiknya mengurus hewan
itu adalah pihak yang netral yang independen, sehingga tidak lagi menimbulkan
persoalan di kemudian hari," ujarnya.
Edwin juga meminta peristiwa keributan
viral akibat sengketa itu tidak lagi terjadi. Ia berharap, langkah antisipasi
dapat segera dilakukan oleh Pemkot Bandung yang merupakan pemilik aset lahan
Kebun Binatang Bandung.
"DPRD akan memberikan masukan
kepada Wali Kota dalam penyelesaian persoalan kebun binatang. Yang jelas, aset
ini adalah aset Pemerintah Kota Bandung, yang bermasalah ini kan terkait
persoalan siapa yang berhak mengelola kebun binatang tersebut," kata
Edwin.
Pendalaman
Ketua Komisi I Radea Respati Paramudhita
menuturkan, Komisi I melihat banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan.
Masalah yang paling penting adalah terkait situasi kondisi kesehatan hewan yang
ada di Bandung Zoo.
Hal itu menjadi salah satu dasar DPRD
untuk betul-betul fokus dalam mencari solusi dalam mencari jalan supaya
hewan-hewan ini bisa dipelihara, difokuskan untuk berkembang biak, dan juga
sehat.
“Yang kedua tentu kita juga melihat
dari hasil pembicaraan tadi, rapat tadi juga menggambarkan begitu banyak
kekurangan-kekurangan kepengurusan terdahulu. Sehingga menjadi dasar kita untuk
menentukan apakah sudah profesionalkah dulu dan bagaimana perbedaan dengan hari
ini. Kita dilihatkan bahwa kondisi-kondisi before and after-nya yang kita lihat
bahwa, oh, ternyata manajemen yang hari ini tentu lebih profesional,” ucapnya.
Yang ketiga, kata Radea, DPRD juga
melihat dari segi aspek pendapatan dan ketepatan pembayaran pajak dari pihak
yang terdahulu dan sekarang.
Yang paling penting, Radea mengatakan,
karena lahan itu aset Pemerintah Kota Bandung, maka barang milik daerah harus
ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu wali kota sebagai pemegang
kekuasaan lahan.
“Jadi saya, sih, berpikir bahwa
(audiensi) ini harus diterima terlebih dahulu. Setelah itu saya akan rapatkan
dengan anggota komisi I yang berhubungan dengan pemerintahan. Setelah itu juga
kita akan mencoba untuk meramu kira-kira hasilnya seperti apa dan akan
konsultasikan kepada pimpinan DPRD. Semoga ini kita bisa berjalan dan juga
mendapatkan jawaban yang terbaik dan bisa memberikan rekomendasi yang terbaik
untuk bagaimana mencari solusi dari Yayasan Tamansari ini yang tentu menjadi
ikonik Kota Bandung,” ujar Radea. (Editor/red).
.jpeg)
