Daddy membenarkan bahwa sektor infrastruktur dijadikan skala prioritas setalah Pendidikan dan Kesehatan, namun dari sisi anggaran masih jauh dari harapan. Bayangkan saja dari Sembilan (9) OPD mitra kerja Komisi IV, pada tahun anggaran 2018 mendatang hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp.2,7 triliun. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk memberesi jalan yang sudah tua agar menjadi jalan dalam kondisi mantap surantap semua Dinas BMPR membutuhkan paling tidak sebesar Rp.2,3 sampai 2,5 triliun.
Hal ini dikatakan Daddy saat ditemui riuang kerja Komisi IV terkait usulan anggaran OPD mitra Komisi IV dalam RAPBD Jabar 2018, Selasa (26/09).
Dikatakan, sampai saat ini, belum ada kesepahaman antara Pemprov Jabar dengan DPRD Jabar, untuk menetapkan tahun infrastruktur, padahal dalam RPJMD 2013-2018 Gubernur sektor infrastruktur menjadi skala prioritas ke tiga setelah Pendidikan dan Kesehatan. Untuk itu, kita berharap Gubernur terpilih 2018 mendatang, sektor infrastruktur mendapatkan peningkatan anggaran yang segnifikan, harapnya.
Daddy juga mengatakan, dalam pembahasan RAPBD 2018 yang saat ini masih di godok ditingkat Komisi, bila dilihat dari Nota Pengantar Gubernur tentang RAPBD Jabar 2018, bahwa untuk Pendapatan (PAD) ada sebesar Rp, 22 triliun lebih. Sedangkan belanjanya mencapai 24 triliun lebih jadi masih deficit sekitar Rp.2 triliun.
Adapun khusus untuk OPD mitra Komisi IV yang berjumlah Sembilan (9) OPD diperkirakan hanya kebagian sebesar Rp. 2,7 triliun. Atau mengalami peningkatan sebesar mencapai sekitar Rp.200 miliar, jelasnya.
Namun setelah dikaji lagi dari 9 mitra Komisi IV, ada yang mengalami peningkatan tapi ada juga yang turun anggarannya. OPD yang meningkat itu yaitu Dinas BMPR dan Dinas LH, namun sebenarnya bukan ada peningkatan tapi hanya pergeseran aja, dimana, dulu bidang tata ruang ada di Dinas Perkim pindah ke Dinas BMPR dan bidang BPSR dari Dinas Perkim ke Dinas LH, sehingga volume untuk Dinas BMPR dan Dinas LH mengalami peningkatan volume anggaran dalam RAPBD 2018 mendatang.
Dari angka sekitar Rp.2,7 triliun tersebut, Dinas BMPR akan mendaptkan anggaran cukup besar yaitu untuk pembangunan Masjid Terapung di Gedebage kota Bandung ( Masjid Raya Provinsi Jawa Barat) nilainya sebesar Rp.500 miliaran, ditambah lagi 5 Masjid Agung Jabar nilainya totalnya sekitar Rp.40 miliar yang tersebar di Cianjur, Tasikmalaya, Cirebon, Bekasi dan Purwakarta. Ditambah lagi, untuk penataan jalan akses dari jalan Tol ke Non Tol di kawasan BIJB ada sebesar Rp.165 miliar, ungkapnya.
Labih lanjut Daddy mengatakan, untuk menjaga agar jalan provinsi tetap dalam kondisi mantap, terpaksa hanya bisa dilakukan pemeliharaan yang anggarannya diusulkan sebesar Rp.131 miliar. Sementara panjang jalan provinsi ada 2.365 KM, sehingga anggaran sebesar Rp.131 Miliar tersebut diperuntukan untuk pemeliharaan sepanjang 120 KM yang tersebar di enam (6) Balai pemelihaan jalan (BPJ). Termasuk juga jalan kabupaten yang baru masuk jadi jalan provinsi. Dimana, rata-rata kondisinya lebih buruk dari jalan provinsi lainnya untuk itu perlu ditingkatkan kwalitas jalannya.
Dalam rapat dengan Dinas BMPR kemarin, saya sampaikan bahwa kalau dilihat dari umur rencana jalan rata-rata sudah tua. Untuk itu, kalau kita mau ekstrem harusnya jalan lama tersebut kita bongkar/ keruk semua aspal lamanya baru dilapis ulang seperti DKI Jakarta. Tapi kan tidak mungkin karena membutuhkan anggaran cukup besar.
Sekali lagi kita berharap, Gubernur terpilih nanti, harusnya ada Goodwill antara Pemprov Jabar dengan DPRD Jabar, untuk menetapkan tahun infrastruktur. Hal ini tentunya menjadi PR besar bagi Gubernur terpilih mendatang. Dimana selama memimpin 5 tahun, panjang jalan provinsi (2365 KM) ditingkatkan setiap tahun, ya sekitar 500KM pertahun. Sehingga akhir jabatan 2018-2023 kondisi jalan provinsi mantap surantap semua mencapai 100%., tandasnya. (sein).
