.jpeg) |
| Wali kota Bandung Yana Mulyana, saat acara pelantikan KPPI Kota Bandung |
Terutama pada target representasi
perempuan di kursi anggota dewan yang sampai saat ini belum mencapai 30 persen.
Hal ini disampaikan Wali Kota
Bandung, Yana Mulyana dalam acara pelatikan KPPI Kota Bandung, Selasa, 26 Juli
2022.
Menurutnya, partisipasi perempuan
dalam politik harus kembali ditingkatkan dengan literasi terstruktur agar
sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
"Keberadaan KPPI sangat penting
untuk menjadi mitra pemerintah. Dengan literasi terstruktur akan banyak
perempuan yang terjun ke dunia politik," ujar Yana.
Meski berasal dari beragam warna
partai yang berbeda, Yana berharap, KPPI Kota Bandung bisa memberikan kebijakan
yang tidak bisa gender dalam pembangunan Kota Bandung.
"Jelang tahun politik 2024 ini,
mari bersama-sama kita munculkan perempuan yang peduli dengan politik dan itu
adalah tantangan kita bersama," lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPC KPPI
Kota Bandung, Rieke Suryaningsih menuturkan, sampai saat ini kursi yang
diduduki perempuan di DPRD Kota Bandung hanya terisi 8 kursi dari target 15
kursi.
Ia mengaku, sebenarnya banyak
perempuan yang ingin mengambil peran dalam politik, tapi masih terhalang dengan
beberapa kendala.
"Rencananya kami akan melakukan
sosialisasi KPPI sampai ke tingkat kecamatan. Kami juga akan membuat focus
group discussion (FGD) mengenai topik 'Mengapa perempuan kerap sulit terjun ke
dunia politik'. Apakah perempuan itu seringnya hanya dijadikan sebagai 'boneka'
atau memang kita dari perempuan yang SDMnya kurang," ungkap Rieke.
Ia menambahkan, beberapa program
turunan dari KPPI Jawa Barat (Jabar) juga akan diadopsi untuk diimplementasikan
dalam program KPPI Kota Bandung.
"Kami juga akan meniru sekolah
politik yang diusung KPPI Jabar. Namun, memang sampai saat ini baru sebatas
pada diskusi-diskusi saja," imbuhnya.
Pada kesempatan ini hadir pula Wakil
Ketua III DPRD Kota Bandung, Edwin Sanjaya. Ia menyampaikan agar KPPI Kota
Bandung bisa menjalankan beberapa peran penting dalam dunia politik.
Tak hanya ruang lingkup Kota
Bandung, tapi juga bisa sampai ke permasalahan global.
"Pertama, ada peran advokasi
untuk mendampingi dan mengawal agar keterwakilan perempuan di bidang politik
bisa semakin baik. Lalu, ada peran capacity building untuk mewujudkan kekuatan
civil society," ujarnya.
"Sehingga bisa menangani isu
yang ada di Kota Bandung hingga internasional yang kita sebut SDGs," imbuh
Edwin.
Serupa dengan Edwin, Wakil Ketua
Advokasi dan Jaringan DPD KPPI Jawa Barat, Cucu Sugiati berharap, KPPI Kota
Bandung bisa berkembang sebagai wadah perempuan untuk belajar dan mengasah kemampuan
politik.
"Semoga KPPI Kota Bandung mampu
mengajak generasi muda untuk ikut turun di perkancahan politik. KPPI harus
menjadi sumber kader untuk seluruh partai. Sebab sampai saat ini kuota
perempuan di kursi anggota dewan provinsi masih 21 persen, jauh dari
target," harap Cucu. (din/red).
