 |
| Rapat Paripurna terkait Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2022 dan Raperda tentang APBD TA. 2023 di Gedung DPRD Kota Bandung, |
Hal tersebut ia sampaikan usai Rapat
Paripurna terkait Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda
tentang Perubahan APBD TA. 2022 dan Raperda tentang APBD TA. 2023 di Gedung
DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (13/9/2022).
"Terkait (APBD) perubahan,
secara kebutuhan kita hari ini, diupayakan perbaikan sarana prasarana
infrastruktur. Seperti kemarin terkait PJU (Penerangan Jalan Umum),"
ujarnya.
Berdasarkan data, ada sejumlah titik
PJU di Kota Bandung yang rusak, termasuk adanya titik tambahan yang menjadi
salah satu fokus alokasi dalam anggaran Kota Bandung.
"Ada sekian ribu yang rusak dan
harus diganti, juga terkait titik tambahannya. Ini salah satu fokus alokasi
kita di perubahan dan murni," katanya.
Selain PJU, DPRD juga menyoroti
terkait beberapa titik banjir di Kota Bandung, termasuk di ruas-ruas jalan di
Kota Bandung.
"Tapi problem-nya ada beberapa
titik banjir di perempatan-perempatan yang merupakan jalan nasional, contoh
Kopo, Pasir Koja, Mohamad Toha. Kita ada itikad baik, tapi sharing dengan
provinsi harus diperhatikan, karena tidak bisa serta merta di area yang menjadi
kewenangan pusat dan provinsi," tuturnya.
Ia mengakui dengan cuaca ekstrem
yang beberapa waktu lalu terjadi, pihaknya juga memperhatikan terkait sungai
atau kirmir yang rawan longsor atau bocor di Kota Bandung.
"Kita dorong DSABM (Dinas Sumber
Air dan Bina Marga) untuk segera melakukan investarisir kirmir mana saja yang
rawan atau sudah tua, sebagai antisipasi jebol atau longsor," tuturnya.*
(Rio/red).
