DPRD Jabar Tegaskan Komitmen Penggunaan Anggaran Dilakukan Secara Transparan dan Akuntabel

Klik

Anggota DPRD Jabar. H. Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat 

BANDUNG – Faktabandungraya.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Salah satu fokus utama lembaga legislatif ini adalah memastikan pengelolaan anggaran dari APBD Jabar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, H. Zulkifly Chaniago, BE, menyatakan bahwa setiap rupiah dari APBD adalah amanah rakyat yang harus dijaga penggunaannya.

“Kami di DPRD Jabar berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Setiap anggaran harus tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan baru-baru ini.

Respons Terhadap Tuntutan Publik

Komitmen tersebut semakin ditekankan menyusul adanya aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat yang menuntut penghapusan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat. Menanggapi tuntutan tersebut, Zulkifly menyatakan pihaknya sangat memahami aspirasi publik dan terbuka terhadap evaluasi menyeluruh.

Kami siap jika tunjangan perumahan maupun lainnya dievaluasi. Ini penting untuk memastikan bahwa besaran tunjangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” jelasnya.

Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Berintegritas

Menurut Zulkifly, langkah evaluasi terhadap tunjangan dewan merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia meyakini bahwa transparansi tidak hanya sekadar jargon, tetapi harus terwujud dalam setiap kebijakan publik.

“Transparansi bukan sekadar wacana, tetapi harus nyata dalam kebijakan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin kuat,” tegasnya.

Ia juga berharap DPRD Jabar bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam hal penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Pengawasan Ketat untuk Anggaran yang Tepat Sasaran

Dalam kesempatan yang sama, Zulkifly menekankan bahwa DPRD Jabar tidak hanya bertugas membuat regulasi, namun juga mengawasi penggunaan anggaran agar tidak melenceng dari tujuan pembangunan.

“Anggaran daerah harus benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kami akan terus mengawal agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan rakyat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (sein).