DPRD Jabar Dorong Evaluasi Menyeluruh BIJB, Minta Pemerintah Pusat Ambil Langkah Strategis

Klik

Komisi III DPRD Jabar saat mengunjungi Bandara BIJB Kertjati di Majalengka

MAJALENGKA, Faktabandungraya,--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil langkah strategis terkait keberlanjutan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I, saat melakukan kunjungan kerja ke PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda), Kamis (22/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Jajang mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sejumlah opsi kebijakan yang tengah dikaji terkait masa depan BIJB. Opsi tersebut meliputi skema tukar guling aset dengan Pemerintah Pusat terkait Bandara Husein Sastranegara, pemanfaatan BIJB sebagai markas militer, hingga penyerahan pengelolaan bandara secara bisnis kepada Pemerintah Pusat, termasuk peluang kerja sama dengan PT Angkasa Pura.

“BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sampai hari ini belum bisa beroperasi secara optimal. Setiap tahun masih membutuhkan dukungan dana operasional dari APBD. Jika tidak segera ada kebijakan yang tepat, maka nilai aset BIJB berpotensi terus menurun,” ujar Jajang.

Ia menegaskan, persoalan BIJB harus segera diselesaikan secara komprehensif. Pasalnya, masyarakat di wilayah Bandung Raya masih membutuhkan layanan bandara yang memadai, sementara penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara saat ini sangat terbatas. Di sisi lain, kewenangan pengelolaan penerbangan berada di tangan Pemerintah Pusat.

Ketua Komisi III DPRD Jabar Jajang Rohana

“Kami berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Pusat. Harus ada duduk bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar BIJB dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik, serta tetap memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD, termasuk BIJB. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan daerah dan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Kunjungan kerja ke BIJB Kertajati ini merupakan bagian dari agenda evaluasi kinerja mitra kerja Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sekaligus pembahasan rencana kerja Tahun 2026.(*/sein).