Komisi IV DPRD Jabar Soroti PJU dan Pemeliharaan Jalan dalam Pembahasan LKPJ 2025

Klik

Komisi IV DPRD Jabar bersama mitra OPD rapat bahas LKPJ Gubernur 2025 di Cirebon

 

CIREBON, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja mitra kerja dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 yang digelar di wilayah Cirebon, Rabu (8/4/2026).

Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin, mengatakan bahwa secara umum capaian kinerja di sektor infrastruktur dan layanan publik menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, pihaknya menekankan perlunya perbaikan pada beberapa aspek krusial, khususnya terkait pemeliharaan jalan dan penerangan jalan umum (PJU).

Dari sektor infrastruktur jalan, tingkat kemantapan jalan di wilayah tersebut tercatat telah mencapai 95 persen. Meski tergolong tinggi, Komisi IV mengingatkan agar pemeliharaan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan guna mencegah penurunan kualitas jalan.

“Pemeliharaan berkala harus menjadi prioritas agar kondisi jalan tetap optimal dan tidak cepat rusak,” ujar Ahab.

Sementara itu, pada sektor perhubungan, realisasi pemasangan PJU dilaporkan telah mencapai 100 persen. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, seperti titik lokasi yang belum teraliri listrik serta adanya pemasangan PJU ganda.

Menurut Ahab, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, terutama dalam pembiayaan listrik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penataan ulang agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Di sektor sumber daya air, Komisi IV juga menyoroti adanya persoalan pencatatan aset yang masih tumpang tindih antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Selain itu, peningkatan dukungan anggaran dinilai penting untuk memperkuat program ketahanan pangan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Jawa Barat merekomendasikan peningkatan intensitas pemeliharaan jalan, penyelesaian persoalan PJU ganda, serta penataan aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air.

Meski memberikan sejumlah catatan, Komisi IV tetap mengapresiasi kinerja mitra kerja, yakni UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, serta UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon dan Dinas Perhubungan, yang dinilai telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik.

“Secara umum kinerja sudah positif, namun tetap perlu penyempurnaan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya.(*/sein).