Sri Rahayu Dorong Pilkades Digital, Perangkat Desa Cikampek dan Purwasari Dibekali Pemahaman

Klik

Anggota DPRD Jabar Sri Rahayu didampaingi Camat dan pejabar DPMD KAb.Karawang memberikan pembekalan Pilkades Serentak Digital


 

KARAWANG, FAKTABANDUNGRAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu Agustina, SH, menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang untuk menyosialisasikan Pilkades Digital kepada perangkat desa se-Kecamatan Cikampek dan Kecamatan Purwasari, Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Cikampek ini merupakan bagian dari agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026, sekaligus upaya mempersiapkan aparatur desa menghadapi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Sri Rahayu menegaskan, digitalisasi Pilkades menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, modern, dan efisien. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tidak hanya mempercepat pelayanan administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa.

"Kami ingin seluruh perangkat desa memahami konsep Pilkades Digital sejak dini, sehingga ketika diterapkan semua sudah siap mendukung pelaksanaannya," ujar Sri Rahayu.

Selain sosialisasi, kegiatan juga diisi dengan dialog interaktif yang memberi kesempatan kepada perangkat desa menyampaikan berbagai masukan, tantangan, dan kesiapan masing-masing desa dalam menghadapi implementasi sistem digital.

Sri Rahyu bersama camat dan pejaat DPMD Kab serta perangkat Desa usai pembekalan Pilkades Digital

Sementara itu, Katim Pilkades DPMD Kabupaten Karawang, Ulfa, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan DPRD Jawa Barat agar penerapan Pilkades Digital berjalan sesuai regulasi.

Melalui kolaborasi antara legislatif dan pemerintah daerah, implementasi Pilkades Digital diharapkan mampu menciptakan proses pemilihan kepala desa yang lebih efektif, profesional, transparan, dan terpercaya, sekaligus mempercepat digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa. (fj/sein).