DPRD Jabar Teruskan Aspirasi Mahasiswa Unla ke Senayan : Soal Ekologi hingga Kinerja Prabowo-Gibran

Klik

Aksi Demo Mahasiswa Universitas Langlangbuana (Unla) di depan kantor DPRD Jabar


 

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kembali meneruskan gelombang aspirasi gerakan mahasiswa ke tingkat pusat. Kali ini, giliran berkas tuntutan dari mahasiswa Universitas Langlangbuana (Unla) yang resmi dilayangkan ke DPR RI untuk ditindaklanjuti secara konstitusional.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menegaskan bahwa penyerahan berkas ini merupakan komitmen lembaga legislatif daerah dalam menyalurkan suara kritis kampus di Jawa Barat, setelah sebelumnya DPRD Jabar juga menyalurkan aspirasi mahasiswa UIN SGD dan Unpas.

“Sesuai dengan aspirasi mahasiswa Universitas Langlangbuana yang kami terima, kami berharap aspirasi tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Buky Wibawa, Kamis (22/10/2026).

Tiga Klaster Tuntutan Utama Mahasiswa Unla

Aspirasi yang diusung mahasiswa Universitas Langlangbuana berfokus pada tiga poros isu strategis:

Aksi Demo Mahasiswa Universitas Langlangbuana (Unla) di depan kantor DPRD Jabar

 

Krisis Ekologis & Konflik Agraria: Mendesak penghentian kerusakan lingkungan, penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum bagi korporasi perusak lingkungan, serta penyelesaian konflik tanah yang menjamin ruang hidup warga.

Konstitusi & Ruang Demokrasi: Menuntut penegakan hukum tanpa tebang pilih, penolakan atas segala bentuk pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta perlindungan terhadap gerakan masyarakat sipil.

Evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Mendesak evaluasi terbuka atas kinerja pemerintahan dalam isu ekologi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli, biaya hidup, serta penyediaan lapangan kerja berkualitas.

Rangkaian penyampaian aspirasi yang konsisten ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi DPR RI dan pemerintah pusat dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat. (*/red).