![]() |
| Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI Sugeng Heri Suseno |
Capaian itu menunjukkan potensi
penyandang disabilitas menghasilkan produk bernilai ekonomi dan menjangkau
pasar lebih luas. Untuk membuka lebih banyak peluang serupa, Kemnaker
memfasilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas melalui Balai Perluasan
Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi.
Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK)
Kemnaker Sugeng Heri Suseno mengatakan pelatihan dirancang sesuai kebutuhan
peserta agar keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun
berwirausaha.
“Peran utama Kemnaker adalah
memastikan teman-teman disabilitas mendapatkan pelatihan terstruktur agar
memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Sasarannya jelas, yaitu
mengurangi tingkat pengangguran disabilitas dan mendorong kemandirian mereka,”
ujar Sugeng dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (14/10/2026).
Untuk mendukung pelatihan yang
lebih inklusif, Kemnaker tengah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Khusus
Penyandang Disabilitas di BPKK Bekasi, Jawa Barat. Balai ini dirancang agar
peserta belajar dalam lingkungan aksesibel dengan fasilitas dan metode
pembelajaran sesuai kebutuhan mereka.
Fasilitas yang disiapkan meliputi
jalur landai, lift, jalur pemandu bagi tunanetra, serta toilet yang
disesuaikan. Balai juga akan dilengkapi Digital Skills Lab untuk pelatihan
pemrograman berbasis kecerdasan buatan, Batik & Craft Studio untuk
keterampilan kriya, serta Laboratorium Terapi Sensori.
“Semua ruang kelas dirancang untuk
mengakomodasi kebutuhan penyandang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, maupun
disabilitas intelektual,” kata Sugeng.
Selain menyiapkan fasilitas,
Kemnaker mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang mendampingi
penyandang disabilitas dalam kegiatan produktif. Dengan begitu, perajin
disabilitas mampu menghasilkan produk berstandar internasional.
Ke depan, Kemnaker akan memperluas
pelatihan berbasis kompetensi dan pendampingan kerja bagi penyandang
disabilitas ke berbagai daerah. Langkah ini diharapkan membuka akses lebih luas
terhadap pekerjaan layak sekaligus mendukung mereka mengembangkan usaha secara
mandiri. (*/red).
