PDIP Jabar Siapkan 6.611 Advokasi Kesehatan, Ribka Tjiptaning : Akses Kesehatan Jangan Dipersulit

Klik

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning ( foto:ist)


 

SOREANG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Akses layanan kesehatan masyarakat masih menghadapi persoalan, mulai dari kendala administrasi hingga ketidaktahuan warga terhadap hak-haknya sebagai pasien. Kondisi itu mendorong DPD PDI Perjuangan Jawa Barat memperkuat jaringan relawan kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Advokasi Kesehatan di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan. Ribka Tjiptaning & Relawan

 

Ribka menilai persoalan KTP maupun kepesertaan BPJS masih dapat menjadi penghalang bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan medis. Karena itu, relawan tidak cukup hanya membantu urusan administrasi, tetapi harus mampu memberikan edukasi dan pendampingan agar warga memahami serta mendapatkan hak kesehatannya.

“Kita ingin berbuat lebih banyak agar rakyat bisa mendapatkan hak kesehatannya,” ujar Ribka.

Sementara itu, Ono mengungkapkan jaringan relawan kesehatan yang disiapkan di Jawa Barat mencapai 6.611 orang, terdiri atas 5.957 relawan di tingkat desa dan kelurahan, 627 koordinator kecamatan, serta 27 koordinator kabupaten/kota. Angka 5.957 tersebut juga sejalan dengan jumlah desa dan kelurahan di Jawa Barat.

Menurut Ono, pelatihan di Soreang merupakan gelombang awal yang akan dilanjutkan di berbagai wilayah Jawa Barat dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Namun, ia menegaskan pembentukan jaringan bukan tujuan akhir. Setiap relawan nantinya wajib melaporkan warga yang telah didampingi, sehingga kerja mereka dapat diukur dan dievaluasi. Relawan yang tidak aktif pun terbuka untuk diganti.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono

“Pelatihan ini bukan akhir. Setiap relawan harus membuat laporan berapa warga yang sudah didampingi,” tegas Ono.

Jaringan tersebut diharapkan menjadi penghubung bagi warga yang kesulitan mengakses rumah sakit, puskesmas, BPJS, maupun program pembiayaan kesehatan lainnya. Dengan begitu, persoalan kesehatan tidak berhenti pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar bisa mengaksesnya. (*/red).