Rakernas III ASDEPSI di Bandung, Tiga Isu Strategis Sekretariat DPRD Jadi Sorotan

Klik

Ketum ASDEPSI Dr.Dodi Sukmayana, bersama Sekda Jabar Herman dan peserta Rakernas ASDEPSI III , Rooftop DPRD Jabar


 

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) digelar di Jawa Barat. Forum ini membahas tiga persoalan strategis yang dihadapi sekretariat DPRD di berbagai daerah: peningkatan kapasitas DPRD, penguatan kelembagaan sekretariat, dan penataan administrasi DPRD. Rakernas dihadiri perwakilan 23 provinsi dari 29 provinsi yang mengonfirmasi keikutsertaan.

Pembukaan Rakernas III ASDEPSI dibuka oleh Ketua DPRD Jawa Barat Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si.,  dihadiri  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si dan Nara Sumber

Perkuat Dukungan SekWan

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa saat pembukaan mengatakan dan berharap forum Rakernas III ASDEPSI ini menghasilkan langkah konkret memperkuat dukungan sekretariat terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menyoroti beratnya tugas Sekwan yang harus melayani dua atasan: gubernur dan ketua DPRD.

Ketua DPRD Jabar, Dr.Buky Wibawa

“Dari semua OPD, yang paling berat tugasnya sebetulnya Sekwan. Atasannya dua: Pak Gubernur dan Ketua DPRD. Berdiri di dua kaki itu bukan hal yang gampang,” ujarnya.

Buky menekankan kunci tugas ASN sekretariat DPRD adalah pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. “Kuncinya adalah komitmen untuk menjalankan tugas sebagai Sekwan,” tegasnya.

Ditempat yang sama Ketua Umum ASDEPSI Dr. H. Dodi Sukmayana, S.E., M.M yang juga Sekretaris DPRD Jabar  mengatakan,  forum Rakernas III ASDEPSI ini menjadi wadah mengidentifikasi persoalan sekretariat DPRD sekaligus merumuskan rekomendasi bersama untuk pemerintah pusat. “Yang akan kita hasilkan nanti adalah rekomendasi dan kesepakatan bersama sekretariat DPRD seluruh Indonesia terkait persoalan-persoalan yang dihadapi,” kata Dodi di sela kegiatan.

Rakernas III ASDEPSI kali ini membawa tiga isu strategis untuk direkemendasikan ke Pemerintah Pusat yakni terdiri dari :

1.      Bimtek dan Persoalan Pembiayaan

Isu pertama menyangkut peningkatan kapasitas dan kapabilitas DPRD, termasuk bimbingan teknis (bimtek). Dodi menyoroti pembiayaan bimtek yang berkaitan dengan partai politik melalui APBD. Menurutnya, ada pandangan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bahwa bimtek berbasis partai politik tidak dapat dibiayai APBD. ASDEPSI pun menghadirkan narasumber dari Kemendagri agar pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD memiliki landasan kebijakan yang jelas.

2.     

Ketum ASDEPSI sekaligus Sekretaris DPRD Jabar Dr.H. Dodi Sukmayana

Beban Kerja dan Kelembagaan Sekretariat

Isu kedua soal penataan kelembagaan sekretariat DPRD agar sebanding dengan beban kerja. Dodi mencontohkan Jawa Barat dengan penduduk sekitar 51 juta jiwa, luas wilayah kurang lebih 37.000 kilometer persegi, dan 120 anggota DPRD. Besarnya cakupan itu meningkatkan kebutuhan pelayanan administratif dan dukungan kelembagaan.

Ia menilai pengaturan melalui Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 yang masih mengacu PP Nomor 18 Tahun 2016 perlu dikaji ulang. “Beban tugasnya begitu kompleks, sehingga perlu ada penataan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

3.      Dorong Regulasi Tata Naskah dan Kearsipan

Isu ketiga adalah tata administrasi DPRD, terutama regulasi khusus soal tata naskah dinas dan kearsipan di lembaga legislatif daerah. Dodi menyebut tata naskah pada perangkat daerah sudah punya acuan tersendiri, sementara DPRD belum. ASDEPSI mendorong regulasi lebih spesifik untuk tertib administrasi dan keseragaman tata kelola.

Hasil Rakernas tidak berhenti sebagai diskusi internal. Rekomendasi akan disampaikan ke Kemendagri, mencakup penguatan kapasitas DPRD, penyesuaian kelembagaan sekretariat, dan penyusunan regulasi tata administrasi. Pungkasnya. (sein).