 |
| Khamarul Bachri, Kabid Trantibum Satpol PP Jabar |
Menurut Khamarul, anehnya ketika Satpol PP Jabar akan menertibakannya keberdaan Billboard/ Reklamae, pihak Kabupaten/kota tidak memberikan data-data yang mana yang harus ditertibkan. Namun ketika keberadaan Billboard/Reklame tersebut dinilai rawan akan roboh/ kecelakaan karena sudah kropos, barulah mereka menghubungi Satpol PP Jabar.
Jadi keberadan Satpol PP Jabar dimata Kabupaten/kota seakan-akan seperti tukang-sapu-sapu di halaman orang. Hal ini tentunya membuat kita jadi kesal, kita diminta memberesin Billboard / Reklame yang sudah kropos / karatan yang sudah puluhan tahun berdiri. Sedangkan yang menikmati pajak pihak Kabupaten/kota, kata Khamarul saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPRD Jabar tentang usulan rencana ABPD Jabar 2018, Senin (25/09).
Untuk itu, di tahun 2018 mendatang, kita harapkan ada kesinergian antara Satpol PP Jabar dengan Dinas BMPR Jabar, Biro Aset Daerah Setda Jabar, termasuk juga dengan Kabupaten kota, tolonglah berlegowo, untuk menrtibkan hal-hal seperti ini.
“Pihak kabupaten/kota bersiul-siul duduk manis menikmati pajaknya, tapi giliran ada kerawanan tumbang membahayakan barulah kita dihubungi. Inikan tidak fear”, tegasnya.
Disamping itu juga ada program kita, yaitu Pamlitgal ( Pengumpulan bahan untuk penelitian keamanan dan penggalangan) untuk deteksi dini, memantau ketentraman ketertiban umum. Kalau dilapangan ditemukan gejala ini, kita cepat-cepat lapor kepimpinan, sehingga nanti ada kasi operasional untuk menyusun strageis.
Tapi kita juga menyadari bahwa kasus/ permasalahan yang ada ditengah masyarakat, sebenarnya kita tidak sertamerta mampu melaksanakannya. Hal ini karena kertbatasan anggaran, keterbatasan anggaran dan personil.
Setiap program yang dibuat pasti membutuhkan anggaran, kalau tidak ada anggaran susah untuk muncul program sehingga programnya nyusut. Untuk itu, pada usulan Rencana APBD Dinas Satpol PP Jabar tahun 2018 mendatang, kita meminta kepada Komisi I selaku mitra kerja yang memeiliki Hak Budgeting untuk dapat menambah anggaran di tahun mendatang.
Sementara di Bidang Trantibum sendiri, sampai kini masih sangt kurang sapras, diantara, alat konumikasi masih kurang, kendaraan operasional kurang. Ditambah lagi, pada saat kendaraan diluncurkan kelapangan, apakah BBM ada. Disamping itu, kendaraan yang ada kondisinya sudah batuk-batuk yang akhir mogok dijalan karena sudah tua.
Ia menambahkan tahun 2018 dan 2019 mendatang adalah tahun politik, tentunya pasti banyak akan terjadi aksi demo. Namun, saat kita kirim anggota kelapangan, tentunya kita perhatian, makan minumnya. Ya, kalau terpasilitasi oleh Gedung sate, kalau tidak kan kasihan dengan anggota Satpol PP, untuk itu kita usulkan.
Sekali lagi kami berharap, DPRD Jabar dapat menambah anggaran untuk Dinas Satpol PP khususnya bidang Trantibum, karena cukup banyak pekerjaannya, Harapnya. (sein).
.
