DPRD Jabar Mulai Bahas Nota Pengantar Gubernur Tentang 8 Raperda

JABAR, FAKTABANDUNGRAYA.COM,-- Panitia Khusus 7 DPRD Jawa Barat kini mulai membahas dan menindaklanjuti Nota Pengantar Gubernur Jabar terhadap 8 (delapan) rancangan peraturan daerah provinsi Jawa Barat yang telah disampaikan langsung oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang di pimpinan oleh wakil ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe didampingi Wakil Ketua Haris Yuliana, di Ruang sidang Parpurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro 27 Bandung, kemarin. (06/11).

Dalam rapat Pansus 7 DPRD yang diketuai Imas Masithoh ( Ketua FPKB) dan wakil Ketua Pansus Surahman (FPDIP), mulai hari ini, Selasa (07/11) mulai menyusun agenda dan tahapan pembahasan terhadap 8 (delepan) Raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jabar.

Dalam nota pengantar Gubernur, 8 (delapan) Raperda tersebut terdiri dari Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Jabar Nom4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jabar Tahun 2017-2037, Raperda tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemprov.Jabar pada PT BIJB, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemprov. Jabar pada PT Jasa Sarana.

Usulan terakhir adalah Raperda tentang Penyertaan Modal Pemprov. Jabar Kepada PT. Properti Wisata Jabar.

Hampir semua raperda usulan merupakan bidang garapan komisi III, kecuali raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menjadi garapan Komisi I. (sein).