![]() |
| Silaturahmi DPW PKB Jabar bersama Insan Media Jabar |
Acara yang berlangsung di Nation
Caffee & People, Kantor DPW PKB Jawa Barat itu dihadiri langsung Ketua DPW
PKB Jabar Syaiful Huda bersama jajaran pengurus partai. Turut hadir Sekretaris
Dewan Syuro PKB Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon Dj., SH., MM.
Dalam kesempatan tersebut, Syaiful
Huda mengatakan kegiatan silaturahmi dan buka bersama ini menjadi bagian dari
upaya PKB Jabar menjaga komunikasi yang baik dengan para jurnalis dari berbagai
media lokal maupun nasional.
Menurutnya, media memiliki peran
penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra
strategis dalam membangun demokrasi yang sehat.
“Kegiatan ini bertujuan mempererat
tali silaturahmi sekaligus memastikan komunikasi yang baik antara PKB Jabar
dengan insan media di Jawa Barat,” ujar Syaiful Huda.
Selain mempererat hubungan
kemitraan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum berbagi pandangan
dan diskusi mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi Jawa Barat. Salah
satu isu yang menjadi perhatian adalah tingginya angka pengangguran muda serta
pentingnya penguatan kaderisasi partai.
Sementara itu, Sekretaris Dewan
Syuro PKB Jawa Barat H. Muhamad Sidkon Dj. menegaskan bahwa PKB menempatkan
diri sebagai partai pelayanan yang berkomitmen memperjuangkan aspirasi
masyarakat dan umat, berlandaskan amanah para kiai.
Sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa
Barat, Sidkon mengatakan pihaknya secara rutin menerima berbagai aspirasi
masyarakat, terutama terkait pendidikan keagamaan dan keberlangsungan pondok
pesantren.
Ia mengungkapkan, saat ini masih banyak pesantren di Jawa Barat yang membutuhkan dukungan pemerintah, terutama pesantren dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Silaturahmi DPW PKB Jabar bersama Insan Media Jabar
Namun demikian, Sidkon menyoroti
perubahan kebijakan penyaluran dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada
tahun anggaran 2026. Jika sebelumnya bantuan hibah diberikan kepada lembaga
pesantren atau yayasan, kini pola penyalurannya diubah menjadi bantuan bagi
santri dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, perubahan tersebut
berpotensi menimbulkan kesulitan bagi pengelola pesantren, terutama dalam
membiayai operasional lembaga seperti honor pengajar maupun kebutuhan
administrasi pesantren.
“Aspirasi ini sering disampaikan
kepada Fraksi PKB, terutama ketika anggota dewan melaksanakan kegiatan reses di
daerah pemilihan masing-masing,” kata Sidkon.
Ke depan, Fraksi PKB DPRD Jawa
Barat berencana berkolaborasi dengan fraksi-fraksi lain untuk mencari solusi terbaik
terkait kebijakan tersebut. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat
regulasi yang lebih spesifik mengenai bantuan hibah bagi pesantren.
Dengan demikian, keberadaan pondok
pesantren, khususnya yang berada pada level menengah ke bawah, dapat terus
berjalan dan tetap berperan dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi generasi
muda di Jawa Barat.
“Pesantren memiliki peran penting
dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi
juga memiliki akhlak mulia dan ketaatan dalam menjalankan ibadah,” pungkasnya. (sein).
