Pengertian DOC ayam atau adalah ayam dengan umur di bawah 10 hari dan paling lama 14 hari setelah ayam itu menetas, DOC ayam biasanya dipakai untuk istilah ayam pedaging atau ayam potong. Ayam dengan umur 1 hari dan paling lama 14 hari ini biasanya dijadikan sebagai bibit untuk diternakan oleh peternak ayam khususnya peternak ayam potong. Lalu dilempar ke pasar.
“Saya menghimbau kepada para peternak gak usah jor-joran masukin DOC sekarang ini karena susah nanti jualnya. Gak akan nutup keuntungan biaya produksi. Belum lagi bibitnya susah,”katanya kepada Voieofjabar.com, beberapa waktu lalu.
Sebaiknya, lanjut dia, peternak mendistribusikan ayam potong ke pasar dari DOC ayam yang telah diternak beberapa bulan sebelum puasa atau yang sedang dipanen hari ini. Sebab harganya masih relatif terjangkau di kisaran Rp5000 per kg. Sehingga ketika masuk pasar, pedagang punya laba Rp1500 per kg.
Saat ini, kata Heri lagi, harga ayam di kandang Rp 22,500. Artinya ketika sampai sampai di pedagang ditambah tranport dan keuntungan sebesar Rp25.000. Lalu, dipotong penyusutan sebesar 30% tanpa hilang kaki, kepala dan jeroan. Maka harga di pasar nanti maksimal Rp36rb per kg. Modal peternak diperkirakan sampai Rp20.000. Sedangkan yang panen sekarang harga bibitnya cenderung mahal.
Harga bibit DOC yang Rp5000 tersebut di atas belum termasuk pakan ayam yang harganya sekitar Rp7000. Tentu, pemakaian pakan sendiri lebih boros karena pakan ternak sudah tidak boleh lagi memakai AGP (Antibiotic Growth Promoter) sebab dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi manusia.
“Jadi 1 kg ayam butuh pakan 1,7 kg. Dengan harga Rp22500 ini peternak ada untung 1500 per kg. Keuntungan ini mudah-mudahan bisa bertahan. Karena kalau masukin sekarang harga bibitnya sudah Rp7000 per kg. Sangat mahal. Bisa dihitung jika dengan harga Rp7000 itu harga modal di kandang itu bisa sampai Rp23rb. Belum keuntungan,”tandas politisi PAN itu.
Menurutnya, eksistensi ayam selama 3 bulan terakhir ayam sudah bagus karena ditopang oleh peraturan pemerintah. Di antaranya Permentan nomor 32 dan Permendag nomor 27.
“Tapi implementasinya butuh dukungan dari provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi Jabar sendiri belum ada aturan tentang perunggasan. Pemprov selama ini hanya melaksanakan perintah dari pusat padahal Jabar ini gudangnya unggas di Indonesia. Hampir 50% ada di Jabar,”pungkasnya. (sein/red)
