 |
| Dewi Sartika ( Ike) Kepala Dinas Pendidikan Jabar |
Beberapa waktu lalu, di media masa maupun media sosial sempat ramai adanya wacana Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil yang akan membubarkan Sekolah SMK. Karena lulusan SMK penyumbang terbesar tingkat pengangguran di Jabar.
Menurut Kadisdik Jabar Dewi Sartika (Ike), apa yang disampaikan pak Gubernur, maksudnya bukan untuk membubarkan sekolah SMK, tetapi pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi, beberapa jurusan yang ada di SMK untuk disesuaikan dengan tingkat kebutuhan industri saat ini dan mendatang.
“Bukan membubarkan Sekolah SMK tetapi merevitalisasi beberapa jurusan yang ada di SMK untuk disesuaikan dengan kebutuhan industri”, ujar Dewi Sartika yang akrab disapa Ike ini, kepada Wartawan di, Bandung, Rabu (31/7-2019).
Ike menjelaskan, saat ini jumlah SMK negeri di Jabar hanya 9,6% atau 285 sekolah. Sedangkan SMK swasta mencapai 2.665 sekolah atau 90,4%, sehingga total sekolah SMK ada 2.950 SMK dengan jumlah siswa mencapai 1.074.424 siswa. Yang tergolong dalam lima komptensi keahlian terdiri dari teknik komputer dan jaringan; otomatisasi dan tata kelola perkantoran; teknik kendaraan ringan otomoif ; teknik dan bisnis sepeda motor dan akuntansi dan keuangan lembaga.
Namun, kata Ike dalam melakukan merevitalisasi SMK tentunya harus memperhatikan tentang Kelembagaan; Guru dan Tenaga Kependidikan; Kurikulum; Sarana –Prasarana Pendidikan serta Peserta Didik.
Adapun terkait persoalan kelembagaan, menurut Ike bahwa sampai saat ini persebaran SMK di Jabar belum merata. Untuk itu, kedepan pendirian SMKN di Kabupaten/kota harus memperhatikan dan memprioritaskan kearifan lokal atau potensi wilayah, maka perlu melibatkan pemerintah daerah.
Selain itu, Kita menilai perlu adanya penambahan jumlah SMK berlisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama ( LSP-P1) pada setiap kabupaten/kota dan mendorong 80% SMK terakredatasi A.
 |
| Deden Saiful Hidayat Kabid pembinaan SMK Disdik Jabar /(foto: Istimewah) |
Sedangkan persoalan Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengawas, sampai saat ini memang masih belum sebanding dengan kebutuhan. Ditambah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak menyediakan pendidikan untuk guru produktif dari beberapa kompetensi keahlian, seperti guru kedirgantaraan.
Selanjutnya terkait Kurikulum, tentunya perlu kerja sama aktif dengan kalangan industri untuk merancang kurikulum yang sesuai kebutuhan industri. Saat ini, setidaknya terdapat 700 kalangan industri yang sudah bekerja sama dengan SMK di Jabar.
“Harapan kami, penyusunan kurikulum ini akan implementatif. Selain itu, dibarengi pengembangan teaching factory,” ujarnya.
Bagaimana dengan sarana dan prasarana pendidikan ?, Kadisdik mengakui, masih banyak SMK yang tidak memiliki lahan, kurang ruang belajar, dan tidak memiliki ruang praktik memadai. Namun, Pemprov Jabar tengah memenuhi kekurangan tersebut, bahkan terus mengupayakan pemberian hibah untuk pembangunan di sekolah.
Sementara itu, Kabid Pembinaan SMK Disdik Jabar Deden Saiful Hidayat mengatakan, merevitalisasi SMK sama dengan merevitalisasi kurikulum yang ada di SMK. Dalam artian kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri atau bisa saja kurikulum itu dibuat bersama-sama dengan dunia industri. Sehingga, SMK dapat merancang kurikulum yang tepat dengan keterampilan lulusan yang dibutuhkan dunia industri.
Dikatakan Disdik Jabar sudah merancang Road Map yang pada saat perancangan melibatkan sekolah dan dunia usaha dunia industri termasuk juga pemerintah daerah. Kenapa kita harus melibatkan pemerintah daerah. Karena, sekolah tersebut berada di kabupaten/kota yang tersebar di Jawa Barat. Pemerintah daerah juga dapat membantu untuk memetakan kebutuhan lulusan bagi dunia industri dan dunia usaha. .
Selain itu, Disdik juga akan membangun program sister school. Sekolah yang terbilang mapan akan jadi rujukan pembelajaran. Bahkan, sekolah-sekolah lain dapat memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah unggul tersebut, mengingat belum meratanya sarana dan prasarana di SMK, baik negeri maupun swasta, tandasnya. (husein)
