Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Jaga Marwah Lembaga, Wakil Ketua BK DPRD Jabar Sambut Positif Seminar Nasional MKD

H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar
(foto:istimewa).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD  Provinsi Jawa Barat H.Mirza Agam Gumay, SM.Hk menyambut positif  Seminar Nasional yang digelar  oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang bertajuk ‘Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik’ di Jakarta, Senin (22/3/2021), lalu.

Dalam seminar nasional MKD tersebut, selain diikuti oleh Pimpinan dan Anggota MKD DPR RI , juga diikuti oleh Pimpinan dan Anggota BK DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota juga pengurus Partai Politik.

Agam--- sapaan--- Mirza Agam Gumay  mengatakan, bahwa Ketua MKD DPR RI , Aboe Bakar Al Habsy (FPKS) dalam sambutannya menyampaikan, bahwa MKD aktif membangun sinergi dengan berbagai partai politik (Parpol) untuk meminimalisir pelanggaran etika yang dilalukan para anggota DPR RI. MKD dan mahkamah partai harus berjalan seiring mencegah pelanggaran etika.

Seminar ini merupakan upaya MKD untuk mendapatkan sinergi kelembagaan, karena tugas MKD sangat berat, tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi dengan berbagai stakeholder partai. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika.

Apalagi, hampir di setiap partai ada mahkamah atau dewan kehormatannya juga. Jadi, bila ada dilema menyangkut pelanggaran etika anggota DPR yang juga anggota Parpol bisa diatasi bersama, ujar Agam menirukan apa yang disamapikan Ketua MKD DPR RI.

Arahan dan paparan yang disampaikan Ketua MKD DPR RI itu, tentunya sangat positif sekali dalam menjaga marwah lembaga legislatif, baik tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/kota se-Indonesia.

Jadi seminar nasional MKD ini  bertujuan sebagai wujud komitmen MKD untuk menegakkan etika di lembaga legislatif yang sekaligus juga untuk menjaga martabat dan keluhuran anggota DPR atau DPRD , ujar politisi Partai Gerindra jabar ini.

Lebih lanjut Wakil Rakyat dari Dapil Jabar 4- Kabuapten Cianjur ini mengatakan, sesuai dengan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Jabar, meliputi : memanggil Pimpinan dan anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Pimpinan dan Anggota BK DPRD Jabar mengikuti seminar nasional MKD (foto:istimewa)
Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain dan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD Jabar.

Selain itu, untuk memotivasi seluruh anggota DPRD Jabar guna menjaga lembaga DPRD Jabar, dengan sikap dan prilaku serta moralitas sebagai anggota DPRD Jabar, pada akhir tahun sidang 2020 lalu, telah dilakukan BK Award.

Adapun tujuan yang paling inti dilakukannya BK Award, Agam mengatakan, bahwa kita selaku pengurus dan anggota BK DPRD Jabar periode 2019-2024, sepakat bahwa jangan sampai terjadi lagi sidang paripurna terhambat atau ditunda gara-gara tidak kourum, sebagaimana telah ditetapkan dalam tatip DPRD Jabar.  Karena sidang paripurna merupakan agenda kemaslahatan warga Jabar berkaitan dengan Perda dan APBD.

Untuk itu, kita selaku pimpinan BK berupaya agar setiap sidang paripurna selalu kourum dan  berjalan sesuai dengan agenda yang sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah. Ya, salah satu caranya melalui BK Award, tandas Agam. (adikarya/husein).

Posting Komentar

0 Komentar