Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Dana Desa Banprov Belum Cair, Asosiaasi Kades Kabupaten Indramayu Lapor ke DPRD Jabar

M.Sidkon Djampi (Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar ), (foto: dok.Istimewa) 
 BANDUNG, Faktabandungraya.com,---Bantuan Dana Desa dari provinsi Jawa Barat  hingga bulan September 2021 belum juga cair, beberapa Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Indramayu melapor ke DPRD Jabar.  Kedatangan  para Kades dari Kabupaten Indramayu ini, diterima oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, M Sidkon Djampi, diruang rapat Fraksi PKB DPRD Jabar. 

Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar. M.Sidkon Djampi membenarkan bahwa, pada Rabu, 1 September 2021 kemarin, telah menerima rombongan pengurus APDESI  Kab.Indramayu.  Kedatangan Mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melaporkan bahwa hingga memasuki bulan September ini,  Dana Desa Bantuan Provinsi ( Banprov)  belum juga cair.  Sementara kebutuhan desa sudah cukup mendesak, sehingga Mereka meminta bantuan DPRD Jabar untuk mempertanyakan langsung kepada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) provinsi Jabar, sebagai OPD yang mengurus Dana Desa. 

" Para Kades tersebut, bertanya kepada kami (DPRD Jabar-red), kenapa Dana Desa bantuan provinsi Jabar sebesar Rp.130 Juta per-desa-per tahun belum juga cair dari pemerintah provinsi Jabar dan kapan dapat cairnya. Padahal  semua  persyaratan pencairan sudah dipenuhi ?, kata Sidkon saat dihubungi melalui telepon selulernya terkait kedatangan Kades dari Kabupaten Indramayu ke DPRD Jabar, Sabtu (4/9-2021).  

Mereka meyampaikan bahwa,  bahwa saat ini baru ada tiga desa di Kecamatan Kerangkeng yang sudah menerima dana desa dari banpro Jabar, selebihnya belum ada.  Untuk itu, Para kades minta bantuan kita, untuk mempertanyakan kepada Pemprov Jabar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes).  Kapan, Dana Desa dari Banprov  bisa cairnya. 

Sidkon menyebut, para Kepala Desa itu memohon kejelasan dan percepatan agar penyaluran dana desa itu cepat terlaksana karena kondisi saat ini pembangunan di Desa tidak sepenuhnya menggunakan anggaran desa, ada pula 70 persennya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Para Kades memohon ada kejelasan dan meminta agar dipercepat, karena hari ini pembangunan di Desa tidak sepenuhnya di backup oleh dana Desa, karena dana Desa hampir 70% nya utk bantuan langsung tunai (BLT)," ungkap Sidkon.

Menanggapi aspirasi para Kades tersebut, kita dari Fraksi PKB DPRD Jabar,  langsung menghubungi pihak  DPMDes. 

"Kemarin kita langsung hubungi pihak DPMDes Jabar,  untuk membantu keluh kesah para Kepala Desa tersebut. Menurut pihak DPMDes bahwa hingga saat ini  proses nya sedang berjalan", ujar sidkon yang berasal dari daerah pemilhan Kab/kota Cirebon-Kab Indrmayu ini. 

Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M Sidkon Djampi saat menerima aspirasi dari APDESI Kab.Indramayu
 ( foto;humas).

Politisi PKB ini juga mengatakan, dirinya atas nama  lembaga DPRD Jawa Barat meminta kepada  para Kepala Desa, agar benar-benar dapat menjalankan amanah, dan bekerja sesuai dengan aturan atau taat regulasi  baik itu mengenai pajak, hukum dan administrasinya, serta para Kepala Desa itu harus segera melapor jika dana telah diterima.

"Saya mohon, para Kades se Kabupaten Indramayu, harus benar-benar  taat azas,  semua regulasi yang ada itu harus ditaat hukum, misalnya pajak harus dibayar, yang ketiga taat administratif jika sudah menerima uang diharap melapor atau LPJ nya disampaikan dengan jelas," tandasnya. (sein).