Komisi V DPRD Jabar Tekankan Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan

Klik

Ketua Komisi V DPRD Jabar H.Yomanius Utung, SPd

BOGOR, Faktabandungraya.com,--- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak pekerja, khususnya di tengah kondisi perekonomian yang masih melandai. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd, saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor.

Kunjungan kerja yang berlangsung pada Selasa, 23 Desember 2025, tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan Semester II Tahun 2025. Dalam sambutannya, Yomanius menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan sektor strategis yang secara konsisten mendapat perhatian Komisi V, terutama terkait dukungan belanja operasional.

Menurutnya, kondisi pengawasan ketenagakerjaan di lapangan hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan secara berkelanjutan dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Di Komisi V, satu-satunya belanja operasional rutin yang secara konsisten kami dorong adalah pengawasan ketenagakerjaan. Ini karena kondisi pengawasan di lapangan masih sangat minim, bahkan dalam kondisi tertentu tergolong ekstrem,” ujar Yomanius.

Ia juga menyoroti potensi meningkatnya tantangan ketenagakerjaan pada tahun mendatang, seiring belum sepenuhnya pulihnya kondisi perekonomian. Kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu fokus utama Komisi V dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

“Kami ingin memperoleh gambaran langsung terkait kecenderungan kondisi ketenagakerjaan ke depan, termasuk potensi PHK serta sejauh mana kesiapan pengawasan di wilayah kerja UPTD Wilayah I,” tambahnya.

Pimpinan dan anggota Komisi V bersama UPTD Wlayah I Bogor

Selain isu PHK, kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Komisi V menekankan pentingnya memastikan implementasi UMP berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun evaluasi yang konstruktif sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan jajaran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. Sinergi tersebut dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan serta pelayanan ketenagakerjaan di Jawa Barat. (*/red).