DPRD Jabar Apresiasi Pemilahan Sampah Cimahi, Dorong Uji Emisi Incinerator

Klik

DPRD Jabar mengunjungi lokasi pemilahan sampah di TPS3R Kota Cimahi

CIMAHI, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi IV DPRD Jawa Barat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintah Kota Cimahi. Sistem pemilahan dari tingkat rukun warga (RW) dinilai efektif menekan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Prasetyawati, usai melakukan monitoring ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Kota Cimahi, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, produksi sampah di Kota Cimahi mencapai sekitar 230 ton per hari. Namun sejak diberlakukannya status darurat sampah, volume yang dibuang ke TPA Sarimukti berhasil ditekan menjadi sekitar 110 ton per hari.

“Saya melihat sistem di Cimahi ini cukup baik. Dari tingkat RW sudah diterapkan pemilahan berbasis hari, antara sampah organik dan anorganik dibuang di hari yang berbeda. Dengan begitu, pemilahan sudah terjadi dari sumbernya,” ujar Prasetyawati.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV meninjau langsung proses pengolahan sampah di TPS3R. Sampah organik dicacah dan dimanfaatkan sebagai pakan maggot, sementara sampah anorganik seperti plastik diolah menjadi biji plastik yang memiliki nilai ekonomis. Adapun residu yang tidak dapat dimanfaatkan tetap dikirim ke TPA Sarimukti.

Anggota Komisi IV Prasetyawati berkomunikasi terkait pembilahan sampah

Meski demikian, Komisi IV juga menyoroti keberadaan incinerator yang hingga kini belum dioperasikan. Peralatan tersebut belum dimanfaatkan menyusul regulasi Kementerian Lingkungan Hidup yang membatasi pembakaran sampah karena potensi emisi berbahaya seperti dioksin.

Prasetyawati menilai, sebelum incinerator dioperasikan perlu dilakukan uji emisi dan evaluasi teknologi secara menyeluruh guna memastikan keamanan lingkungan.

“Kita sudah memiliki peralatannya. Tinggal bagaimana dilakukan pengujian dan penyempurnaan agar emisi yang dihasilkan aman dan tidak membahayakan,” katanya.

Komisi IV DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kapasitas pengolahan sampah di daerah, termasuk penguatan teknologi, pelatihan pengelolaan TPS3R, serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan darurat sampah yang tengah dihadapi sejumlah wilayah di Jawa Barat. (*/sein).