 |
| Pimpinan dan Anggota Pansus XI DPRD Jabar saat rapat dengan BBWS Ciliwung-Cisadene |
Anggota Pansus XI DPRD Jawa Barat
Zulkifli Chaniago, menegaskan sistem perizinan dan pengawasan pemanfaatan air
harus diperkuat agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan daerah, khususnya
terkait batas volume pengambilan air.
“Dalam beberapa kunjungan, kami
menemukan masih banyak pelanggaran terkait volume pemanfaatan air. Dinas Sumber
Daya Air harus tegas dalam menegakkan aturan mengenai batas volume sesuai
ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antara BBWS dan Dinas Sumber
Daya Air juga perlu diperkuat,” tegas Zulkifli Chaniago.
Sementara itu, Pimpinan Pansus XI Yusuf Maulana, menjelaskan Raperda yang sedang disusun secara khusus mengatur tata kelola, perizinan, serta optimalisasi pemanfaatan air sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
.jpeg) |
| Pimpinan dan Anggota Pansus XI DPRD Jabar saat mengunjungi BBWS Ciliwung-Cisadene |
“Perda ini berbicara secara khusus
mengenai air dan sumber air. Kami berharap informasi yang diperoleh hari ini
dapat menjadi bahan yang konstruktif dalam perancangannya. Dengan adanya Perda
ini, diharapkan pengelolaan sumber daya air semakin optimal dan mampu
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat,” jelas Yusuf
Maulana.
Anggota Pansus XI Asep Syamsudin,
menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya air. Ia juga menyoroti
perlunya penguatan penegakan hukum agar pelanggaran dapat terdata secara sistematis
dan tidak terus berulang.
Kunjungan kerja ini menegaskan
komitmen Pansus XI DPRD Jawa Barat untuk memastikan regulasi yang disusun tidak
hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, memperjelas pengawasan,
serta mampu menjawab persoalan riil di lapangan.(*/syaf/sein).
