Komisi V DPRD Jabar Soroti Akses Jalan yang Hambat Pembangunan SMKN 4 Depok

Klik

Anggota Komisi V DPRD Jabar, H.M.Hasbullah Rahmad

DEPOK, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring pembangunan fasilitas pendidikan di SMKN 4 Kota Depok, Selasa (10/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V menemukan sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat penyelesaian pembangunan sekolah.

Hasil monitoring menunjukkan pembangunan fasilitas SMKN 4 Depok terancam mengalami keterlambatan akibat akses jalan menuju lokasi sekolah yang masih berupa jalan tanah sempit. Kondisi ini dinilai tidak mendukung mobilitas alat berat yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, H.M. Hasbullah Rahmad, menegaskan bahwa permasalahan akses jalan menjadi perhatian serius selain aspek keamanan lokasi dari potensi bencana serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

“Selama ini perencanaan pembangunan gedung sekolah belum dibarengi dengan perencanaan sarana dan prasarana pendukung, seperti akses jalan. Akibatnya, meskipun gedung telah dibangun, pemanfaatannya justru terhambat,” ujar Hasbullah.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung SMKN 4 Depok yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2025 seharusnya diiringi dengan penyediaan akses jalan yang memadai. Namun fakta di lapangan menunjukkan akses masuk sekolah masih berupa jalan tanah dan hanya dapat dilalui kendaraan berukuran kecil.

“Dengan akses yang sempit seperti ini, alat berat sulit masuk. Kondisi tersebut membuat proses pembangunan melambat dan target penyelesaian menjadi mundur,” katanya.

Komisi V DPRD Jabar saat monitoring pembangunan SMKN 4 Kota Depok

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hasbullah menyarankan adanya pembelian lahan tambahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi guna membuka akses jalan yang lebih layak, sekaligus menyediakan pintu gerbang sekolah yang representatif.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sekolah yang terintegrasi melalui satu pintu di Kantor Cabang Dinas (KCD), sehingga pembangunan gedung dan sarana pendukung dapat dirancang dalam satu paket perencanaan.

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat turut mendorong agar proses tender pembangunan dimulai lebih awal, yakni satu hingga dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah keterlambatan realisasi proyek yang kerap melewati tahun anggaran.

“Jika perencanaan dan tender dilakukan lebih awal, sekolah bisa langsung digunakan pada tahun berikutnya tanpa harus menunggu hingga dua tahun anggaran,” pungkasnya. (*/sein).