 |
| Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Ir.H. HErry Dermawan dari Fraksi PAN ( foto:dok.istimewa). |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Ir.H.Herry Dermawan mengatakan, seiring semakin melandainya kasus covid-19 di berbagai wilayah di provinsi Jabar, tentunya diharapkan sector perekonomian mulai bangkit dan menggeliat kembali seperti seblum terjadinya pandemic covid-19.
Untuk itu, pada waktu pembahasan dan penyusunan anggaran Rancangan APBD tahun 2022 lalu, Komisi II DPRD Jabar bersama mitra kerja komisi sangat mendorong program kerja dinas yang mendukung pemulihan ekonomi.
“ Beberapa waktu, saat Komisi II DPRD Jabar membahas dan menyususn anggaran dengan Dinas mitra kerja, kita sangat mendorong program yang berdampak langsung kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat”, kata Herry Dermawan saat ditemui di gedung DPRD Jabar baru-baru ini.
Komisi II yang membidangi Perekonomian tentunya sangat mensupport seluruh Dinas mitra untuk mendapatkan alokasi anggaran yang maksimal dari APBD Jabar, terutama dalam mendongkat dan membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang sangat terpuruk selama pendemi covid-19.
Kita dari Komisi II telah meminta kepada pihak eksektif melalui TAPD ( tim anggaran pemerintah daerah) provinsi Jabar, agar sector perekonomian dapat diberikan porsi lebih dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Hal ini penting guna peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
‘Selama pandemi covid-19, sangat banyak para pelaku usaha yang bergerak disektor ekonmi kecil dan menengah yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Bahkan banyak pula terpaksa gulung tikar karena terdampak covid-19, terutama pelaku UMKM”, ujar Politisi PAN Jabar ini.
Lebih lanjut legislator Jabar dari Dapil XIII Jabar (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar) ini mengatakan, Provinsi Jabar memeiliki potensi Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang luar bisa.
Untuk itu sudah seharusnya perekonomian di Jabar harus menjadi “aktor” utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar wajib menjadi regulator dan akselerator pembangunan ekonomi di Jabar, ujarnya.
Lebih lanjut Herry mengatakan, pihak sangat mendukung dilakukan Digitalisasi untuk UMKM, peningkatan peralatan fishing untuk nelayan, pusat distribusi provinsi terus diperjuangkan oleh Komisi II.
Dorong kita di Komisi II untuk sector perekonomian terus kita lakukan. Karena, jika alokasi anggaran peningkatan pertumbuhan ekonomi masih sama dengan tahun sebelumnya, maka jelas akan menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan prekonomian di Jabar.
“Sekarang situasi dunia usaha yang sudah mulai meningkat dan mobilitas masyarakat sudah mulai berangsur normal, dan ditunjang dengan vaksinasi itu menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Dan mari kita berdoa dan tetap patuhi Prokes agar pandemic cepat berakhir, tandasnya. (adikarya/husein).
.jpeg)
