Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Komisi II DPRD Jabar Monitoring Lapangan ke KCD DPK Wilayah Selatan dan Balai Satyan KPD di Tasikmalaya

Kamis, 17 November 2022 | 17:43 WIB Last Updated 2022-11-17T10:43:03Z
Klik

Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Jabar saat monitoring ke KCD DKP Wilayah Selatan di Kab Tasikmalaya


 Kab. TASIKMALAYA, Faktabandungraya.com,-- Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Selatan di Singaparna,  dan Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan di Cikokol,Kabupaten Tasikmalaya. Rabu, (16/11/2022).


Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati selaku pmpinan rombongan Komisi II mengatakan, dalam kunjungan kerjanya (Monitoring lapangan) kali ini pihaknya meninjau langsung kondisi Balai Pelayanan KPD dan UPTD /KCD DPK  yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari hasil peninjauan di lapangan, pihaknya mendapati kondisi balai yang dinilai kurang baik karena terdapat sejumlah kerusakan khususnya pada saranan dan prasarana sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan.

 "Komisi dua ingin mengetahui secara langsung kondisi eksisting di lapangan karena mungkin saja saat dinas melaporkan kondisi balai atau UPTD tidak secara komprehensif dan ternyata saat kita meninjau langsung banyak sekali keadaan balai atau UPTD yang sangat memprihatinkan”

“Seperti kolam yang bocor, bangunan yang tidak terawat dan sarana prasarana yang tidak terpenuhi sehingga kinerja mereka tidak maksimal " ujar Lina.

Pimpinan dan anggota komisi II monitoring lapangan



Menanggapi hal tersebut Lina menegaskan, pihaknya akan mendorong melalui nota komisi untuk menunjang kinerja balai dan UPTD lebih maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.


Selain itu pihaknya mengharapkan, pada Tahun 2023 akan ada anggaran yang cukup untuk balai dan UPTD dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak pada PAD Jawa Barat.

"Komisi dua mendorongnya dengan nota komisi untuk menunjang kinerja balai dan UPTD untuk lebih maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal dan komisi dua juga mengharapkam di tahun 2023 mendatang, akan ada anggaran yang mencukupi untuk balai dan UPTD bekerja dengan tenang, sarana prasarana yang terpenuhi jadi otomatis kualitas dan produktivitas meningkat  sehingga berdampak pada PAD Jawa Barat ", tandasnya. (dbs/sein).

 

×
Berita Terbaru Update