Komisi IV DPRD Jabar Mempertanyakan Kapan Beroperasional TPPAS Regional Lulut Nambo ?...

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady (jaket hitam) saat mempertanyakan belum beroperasional TPPAS Lulut Nambo (foto:humas)


 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Jabar beberapa waktu lalu melakukan peninjauan ke lokasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.

Di Lokasi TPPAS Lulut Nambo, Anggota Komisi IV Daddy Rohanady mempertanyakan kepada pihak pengelola , kenapa hingga saat ini TPPAS Lulut Nambo belum juga beroperasional. Padahal kehadiran TPPAS Lulut Nambo sangat dinanti masyarakat  dalam mengatasi permasalahan sampah diwilayah Bogor raya dan Depok.

Menurut Daddy Rohanady, TPPAS Lulut Nambo sebagai pilot project di Jabar yang dirancang sejak tahun 2010 lalu dan  masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya di tahun 2023 ini sudah beroperasional.

Dengan keterlembatan pembangunan dan beroperasional TPPAS Lulut Nambo, tentunya bagi Komisi IV DPRD Jabar menjadi pertanyaan besar kepada pelaksana proyek tersebut.

Demikian dikatakan Daddy Rohanady yang akrap disapa Daro ini, saat dimina tanggapannya melalui telepon genggamnya terkait hasil kunjungan Komisi IV bberapa waktu lalu ke lokasi TPPAS Lulut Nambo, Jum’at (10/02/2023).  

Pembangunan dan pengoperasionalan TPPAS Lulut Nambo tersebut ditagani oleh BUMD Jasa Sarana dan Jabar Bersih Lestari.  Namun, saat di Tanya Komisi IV kenapa belum beroperasional juga, Mereka ( pihak Jasa Sarana-Jabar Bersih Lestari) mengatakan, terjadinya keterlambatan karena pihak investor  inkonsistensi, sehingga mangkrak.

Daro juga mengatakan, beroperasinya TPPAS Lulut Nambo sangat ditunggu oleh masyarakat dan pemerintah daerah  dalam mengtasi dan pengelolaan sampah akhir. Apalagi, setelah adanya kajian bahwa TPPAS Lulut Nambo direncanakan dari awal pembangunan dapat dimanfaatkan dari hasil pengolahan sampah menjadi  Refused Derived Fuel (RDF) sebagai bahan pengganti  batu bara.

Produksi RDF sebagai bahan pengganti  batu bara dari TPPAS Lulut Nambo sudah sangat dinanti oleh produsen semen yang jaraknya tidak jauh dengan TPPAS Lulut Nambo dalam penggunaan salah satu pendukung produksi semen tersebut. Untuk itu, Komisi IV akan terus mendorong agar TPPAS Lulut Nambo di Kab Bogor tersebut sepatnya beroperasional. 

 Komisi IV saat meninjau lokasiTPPAS Regional Lulut Nambo di Kab Bogor (foto:humas).

“RDF memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga kita dorong dan harapkan dapat beroperasional pada akhir tahun inilah”, ujar Politisi Gerindra Jabar ini.

Sekali lagi anggota Legislatif Jabar dari Dapil Jabar XII ( Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini keluhkan dan sangat menyayangkan ,  belum operasional TPPAS Lulut Nambo. Dan TPPAS  Legok Nangka di Kab Bandung, TPPAS Ciwaringin Kab Cirebo dan TPPAS Regional diwilayah  Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Seluruh TPPAS Regional yang ada dibawah  naungan Dinas Lingkungan Provinsi Jabar, dan sudah masuk dalam RPJMD Jabar.  Untuk itu, kita cukup heran juga, kalau disampaikan Dinaspun merasa dijanjikan janji-janji palsu oleh para calon investor.

Komisi IV minta agar Direksi TPPAS Regional Lulut Nambo dan Dinas LH Jabar untuk berkomitmen bersama untuk secepatnya dapat beroperasional TPPASegional Lulut Nambo dan TPPAS Regional lainnya, tandasnya. (AdiP/sein).