Akan Bahas Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kabangsaan, Komisi I DPRD Jabar Study Komparasi ke Provinsi Yogyakarta

Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Jabar foto bersama pejabat Kesbangpol Prov D.I.Yogyakarta (foto:hms)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmong, SH dari Fraksi PDI Perjuangan  membenarkan bahwa Pimpinan dan anggota Komisi I telah melakukan Study ke Provinsi D.I Yogyakarta.

Adapun tujuan Komisi I ke Yogyakarta terkait rencana pembentukan Perda tentang Pandidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Pelestarian Nilai-nilai Pancasila.  Karena kita mendapat informasi bahwa Provinsi DIY sudah memiliki  Perda tantang hal tersebut. Sehingga melakukan study komparasi ke Yogyakarta.

Dalam pertemuan Komisi I DPRD Jabar dengan pihak Pemprov  DIY,  Mereka ( Kesbangpol Pemprov DIY-red) menjelaskan tentang  isi kandungan Perda No 1 tahun 2022 tentang  Pandidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Pelestarian Nilai-nilai Pancasila.  Dimana didalamnya  memuat entang Bhineka Tunggal Ika, Pendidikan Toleransi ,anti terorisme dan lain - lain yang sejalan dengan kegiatan serupa di DPRD Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Rafael Situmorang, SH (foto:ist).

Setalah kita pelajari ternyata isi Perda DIY No 1 tahun 2022 sangat cocok dengan apa yang sedang kita cari untuk dijadikan repernsi atau dasar hokum kegiatan serupa di DPRD Jabar dengan muatan lokal, kata legislator Jabar dari Dapil Jabar 1 (kota Bandung-Kota Cimahi) ini, saat dimintai tanggapannya terkait hasil Study Komparasi. Jum’at (10/02/2023).

Dikatakan, isi muatan dari Perda D.I.Yogyakarta No 1 tahun 2022 tersebut bisa saja kita adopsi saat kita membahas Rancangan Perda serupa.  Namun, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi ProvinsiJabar. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Jabar merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan masalah yang kompleks, masyarakat yang heterogen dan rentan terhadap isu- isu yang terjadi di pusat sehingga memerlukan payung hukum jelas untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Dengan kondisi masyarakat Jabar yang heterogen sehingga sangat cepat sekali kalau ada isu-isu yang sedang berkembang, untuk itu maka diperlukan payung hukum yang jelas untuk mengantisipasi hal- hal yang tidak diinginkan. Tandas Rafael (AdiP/sein).