 |
| Anggota Komisi I DPRD Jabar Rafael Situmorang, SH dari Fraksi PDIP (foto:ist). |
Dampak dari kekurang pahaman
tersebut tentunya, sehingga banyak usulan dari desa yang harus dimasukan dalam
aplikasi SIPD ditolak. Sehingga, aspirasi dari desa tidak dapat ditindak
lanjuti. Karenatidak masuk dalam data SIPD, kata Rafael Situmorang, kepada media baru-baru ini,di Bandung.
Kekurang pahaman bahkan tidak
mengertinya perangkat desa dalam menjalankan dan mengisi data desa, tentunya informasi
dan aspirasi tidak ditolak oleh aplikasi SIPD.
Agar permasalahan penggunaan
aplikasi SIPD tidak terjadi terus menerus maka Komisi I DPRD Jabar mendorong agar Pemerintah Provinsi Jabar
maupu Pemkab/pemkot se-Jabar untuk membantu
perangkat desa agar diberikan pelatihan khusus, ujar Rafael Situmorang dari
dapil Jabar 1 (Kota Bandung-kota Cimahi) ini.
“ Ya, kita minta agar Pemprov dan
Pemkab/pemkot melalui Bappeda untuk
memberikan pelatihan khusus bagi perangkat desa. Karena semua usulan dan
aspirasi daerah masuk ke Bappeda”, ujarnya.
Lebih lanjut Rafael Situmorang
mengatakan, Komisi I mendorong Pemprov Jabar untuk memberikan stimulus anggaran
untuk program Data Desa Presisi.
Data Desa Presisi ini sangat
penting, lantaran pembangunan desa di Jabar harus didukung data presisi yaitu
gabungan antara Data Spasial dan Numerik. Karena Data Desa Presisi itu inovasi metologi
yang tidak hanya bersifat numeric atau angka, tapi juga data special dengan
tingkat akurasi tinggi, tandasnya. (AdiP/sein).
