 |
| Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar H.M Hasbullah Rahmad, SPd, M.Hum (foto:ist). |
Hal ini dapat
dimaklumi, karena Hasbullah Rahmad, dalam kiprahnya sebagai wakil rakyat,
sebelum menjadi anggota DPRD Jabar, Hasbullah yang akrab disapa Bang Has ini,
pernah menjabat 2 periode di DPRD Kota
Depok, yakni periode 1999-2004 dan 2004-2009.
Bahkan pada periode 1999-2004 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota
Depok.
Bang Has kini
sudah dua periode menjadi anggota DPRD Jabar
yakni periode 2014-2019 dan 2019-2024. Selama 4 periode menjalankan amanat rakyat sebagai wakil
rakyat baik di DPRD Kota Depok maupun di
DPRD Jabar, Bang Has berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin memperjuangkan
aspirasi agar dapat direalisasikan.
Buah
perjuangan pasti ada hasilnya, hal inilah yang terus-terusan dilakukan Bang Has
sebagai sosok wakil rakyat yang benar-benar merakyat.
Sudah cukup
banyak aspirasi yang berhasil diwujudkan Bang Has selama
menjalankan amanat rakyat, berbagai sector aspirasi rakyat diperjuangkan
mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur
hingga kelestarian lingkungan.
Sosok Bang Has
(52) yang kini ditugasi oleh Partai Anamat Nasional menjadi Ketua FPAN DPRD Jabar ini, pernah menduduki Ketua Badan Kehormatan (BK)
DPRD Jabar, Ketua Pansus, Anggota Badan Anggaran, anggota Badan
Musyarawah. Bahkan pada periode
2019-2024 Bang Has duduk di Komisi IV
DPRD Jabar yang membidangi Pembangunan.
Sebagai
anggota Komisi IV, Bang Has mengatakan
dirinya bersama anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar 8 (Kota Depok-kota Bekasi)
mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat Depok, terutama soal infrastruktur,
baik jalan, irigasi, perumahan dan soal lingkungan. Termasuk juga Pendidikan kita memperjuangan
pembangunan sekolah baru.
Beberapa tahun
belakangan ini, setiap tahun penerimaan peserta didik baru (PPDB), sangat
banyak keluhan yang disampaikan warga depok, karena anaknya tidak dapat
diterima di sekolah negeri baik SMA maupun SMK. Hal ini, karena di kota Depok masih
kekurangan sekolah SMA/ SMK Negeri. Ditambah lagi penerapan Zonasi saat
pelaksanaan PPDB.
Tidak mudah
membangun Sekolah Negeri Baru di Kota Depok, terutama terkait pengadaan lahan/
tanah, jadi minimal 2 tahun. Tahun pertama pembelian lahan dan tahun berikut
pembangunan infrastruktur Sekolahnya.
“Alhamdulillah,
kini dikota Depok sudah dibangun dan berdiri SMA Negeri 11 dan 12, serta SMK
Negeri 3,4, dan 14”, ujar Bang Has alumni
IKIP Budi Utomo Malang (1995).
Dengan
bertambahnya sekolah SMA/ SMK Negeri baru di kota Depok , diharapkan tidak terjadi ketimpangan, karena selama ini,
warga dapat diterima SMA Negeri adalah yang masuk Zonasi saja. Sementara yang
tidak masuk Zonasi, tentunya dengan terpaksa masuk sekolah swasta. Inikan
Namanya tidak adil, ujarnya.
Lebih lanjut, Bang Has yang juga Sekretaris
DPW PAN Jabar ini mengatakan, selama manjadi anggota DPRD Jabar melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
sudah ada sekitar 2.500 unit rumah warga depok yang tidak layak huni dilakukan renovasi yang
dibiayai dari APBD Jabar.
Dikatakan Bang
Has, awal anggaran untuk 1 unit rumah warga yang mendapatkan manfaat program
Rutilahu sebesar Rp. 15 juta terus naik menjadi Rp.17,5 juta dan sekarang Rp.20
juta per rumah.
Adanya
kenaikan, anggaran program rutilahu, tentunya tidak terlepas dari perjuangan
seluruh anggota Banggar DPRD Jabar, hal ini seiring semakin meningkatnya
harga-harga bahan bangunan. Khusus di kota
Depok, anggaran yang layak itu sebesar Rp.25 juta.
Namun,
mengingat hingga saat ini masih ada sekitar 11 hingga 12 ribu rumah di
Jabar dengan kondisi tidak layak huni. Maka,
DPRD Jabar Bersama Pemprov Jabar, sepakat mengejar jumlah kuantitas dari pada
kualitas, ujarnya.
Jadi hingga saat ini, sudah ada 2.500 rumah
warga depok di renovasi menjadi layak huni, ini berkat perjuangan kita (anggota
DPRD Jabar dari dapil Jabar 8).
“ Alhamdulillah program Rutilahu untuk warga Depok, benar-benar say kawal, agar tepat sasaran bagi warga yang memang berhak menerima manfaat program rutilahu. Hal ini, untuk kepentingan rakyat”, tandasnya. (sein).
.jpeg)
