BK DPRD Jabar Study Komparasi ke DPRD Provinsi Yogyakarta terkait Kode Etik dan Tata Beracara Pasca Pemilu 2024

Anggota BK DPRD Jabar H. Eryani Sulam, M.Si 

 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Studi Komparasi terkait dengan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam mengoptimalkan penyelenggaraan peraturan DPRD sesuai dengan kode etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan Pasca Pemilihan Umum 2024.

Anggota BK DPRD Jabar H. Eryani Sulam, M.Si dari Fraksi Nasdem mengatakan study komparasi ke Provinsi Yogyakarta  dipimpin oleh Wakil Ketua Ketua H.Mirza Agam Gumay,SmHk (Fraksi Gerindra) dan anggota serta didampingi oleh pejabat Sekretariat Dewan Jabar.  

Dalam pertemuan tersebut, kita diterima oleh Pimpinan dan anggota BK DPRD Provinsi Yogyakarta, di ruang Rapat  Gedung DPRD Provinsi Yogyakarta, Kota Yogyakarta.

Menurut Eryani Sulam, bahwa study  komparasi ke  Badan Kehormatan DPRD Provinsi Yogyakarta ,  dalam rangka mendapatkan masukan dan informasi tentang Kode Etik dan Tata Beracara pasca Pemilihan Umum 2024.

Adapun pembahasan  lebih bersifat sharing.  Dimana pihak BK DPRD Provinsi Yogyakarta menyampaikan bahwa keberadaan Badan Kehormatan (BK) sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD memiliki  peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjaga marwah Lembaga Legislatif, kata Eryani Sulam pada, Jum’at (8/03/2024).

Maka BK DPRD Provinsi Yogyakarta bersama Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bahu membahu turut mengawasi sikap dan perilaku seluruh Anggota.

Dikatakan,  berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Pasal 121A menyebutkan bahwa pelaksanaan fungsi MKD DPR RI melalui dua mekanisme, yaitu pencegahan dan pengawasan serta penindakan.

Pada Pasal 121A dijelaskan, bahwa  bentuk pencegahan tersebut dilakukan dengan sosialisasi dan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka mendukung kelancaran kinerja MKD DPR RI.

Keberadaan MKD DPR RI diatur sangat jelas dalam UU MD3, dengan cukup jelas dan sangat besar kegunaannya,  bahkan saat Beracara Mahkamah juga yang mulia. Hal ini menandakan betapa besarnya kewenangan MKD. Namun, untuk di tingkat DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten/kota, tupoksi BK itu dipertegas dan dituangkan dalam Tata Tertib dan Kode Etik Dewan.

Menurut Eryani,  informasi yang diberikan oleh BK DPRD Yogyakarta , sebenarnya sama dengan yang BK DPRD Jabar terapkan.

Lebih lanjut Politisi Nasdem Jabar ini mengatakan, Kenapa tupoksi BK harus dipertegas dalam Tata Tertib dan Kode Etik Dewan, ?...  menurutnya, hal ini semata-mata untuk meminimalisir atau memperkecil tingkat penyalahgunaan anggota Dewan  dalam menjalankan fungsi kedewanan, sehingga mereka (anggota dewan-red) selalu berpegangan pada kode etik dewan.

Penyerahan Cindramata kepada Pimpinan BK DPRD Jabar

Ia juga mengatakan, pada Pasal 55 s/d 58 Tata Tartib DPRD Jabar menyatakan bahwa Badan Kehormatan bersifat tetap dan dibentuk pada  awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Untuk itu, tugas BK  utamanya adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

Selanjutnya, meneliti, melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD serta menyampaikan kesimpulan serta hasilnya sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

BK berwenang untuk memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukannya, sekaligus meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak terkait lainnya termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lainnya.

Dalam Tata Tertib diatur mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran, mekanisme penelitian dan pemeriksaan, serta prosedur penjatuhan sanksi bagi anggota dewan yang melakukan pelanggaran, tandasnya. (Adip/sein).