 |
| Pengurus PWI Pusat gelar rapat pleno pembahasan penyempurnaan PD/PRT |
Rapat pleno ini merupakan
kelanjutan pembahasan intensif penyempurnaan PD/PRT yang telah berlangsung
sejak Senin, 12 Januari 2026. Pertemuan strategis tersebut dihadiri jajaran
Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno
PWI Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat arah dan fondasi organisasi.
Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang
Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito). Dalam pengantarnya, Zugito
menegaskan bahwa penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang
penting bagi keberlanjutan organisasi. Menurutnya, perubahan dilakukan untuk
menjawab dinamika internal serta tantangan dunia pers yang terus berkembang.
“PD/PRT adalah pijakan utama
organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka,
dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujarnya.
Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT
PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai
selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat. Ia
menyampaikan bahwa tim penyempurnaan telah bekerja secara intensif dengan
melibatkan berbagai unsur pengurus.
“Tim telah merampungkan pembahasan
materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap berikutnya adalah
perapihan draf dan sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,”
kata Nurcholis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Ia menambahkan, penyempurnaan
PD/PRT kali ini diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan dan
memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi. Seluruh masukan dari
daerah nantinya akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum
Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung Februari
2026.
“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan
menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” tegasnya.
Adapun tim penyempurnaan PD/PRT ini terdiri dari Ketua Tim Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Bidang Organisasi), Sekretaris Nurcholis MA Basyari (Sekretaris Dewan Kehormatan), Djoko Tetuko Abdul Latief (Wakil Ketua Bidang Organisasi), Iskandar Zulkarnain (Wasekjen), Novrizon Burman (Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah), Zul Effendi (Ketua DK PWI Sumatera Barat), dan Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum).
Pengurus PWI Pusat
Perubahan Fundamental
Dua perubahan fundamental mengemuka
dalam amandemen PD/PRT tersebut. Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan
Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi pola pemilihan sistem formatur, dengan
melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang
khusus Surakarta.
Mekanisme ini dinilai lebih
demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.
Perubahan kedua adalah pembentukan
Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila
terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, KEJ, dan KPW PWI.
“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat
sistem checks and balances serta memastikan kepastian organisasi,” ujar Zugito.
Menutup rangkaian rapat pleno,
Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan bahwa hasil pembahasan
PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.
“Hasil pleno akan kami kirimkan
secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan
masukan sebelum disahkan,” jelasnya.
Melalui proses ini, PWI Pusat
berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT,
sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang modern, solid, dan
adaptif terhadap perkembangan zaman. (*/red).
.jpeg)
.jpeg)
