 |
| Anggota Komisi I DPRD Jabar H.M.Sidkon Dj, SH, MM dari Fraksi PKB (foto: dok.sidkon) |
Menurutnya, penerapan sistem
tersebut telah terbukti berjalan cukup efektif pada pelaksanaan Pilkades di
Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang, meskipun masih ditemukan beberapa
kendala teknis yang perlu dievaluasi.
“Memang dalam pelaksanaan Pilkades
secara elektronik di Kabupaten Indramayu dan Karawang masih ditemukan kendala,
seperti saat pemungutan suara mesin e-voting mengalami error sehingga harus
dilakukan pemilihan ulang. Hal itu terjadi di Kabupaten Karawang. Jadi ke depan
harus dievaluasi dan dicarikan solusinya agar kendala serupa tidak terulang,”
ujar Sidkon saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, agar pelaksanaan
Pilkades elektronik dapat berjalan lancar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
bersama pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan anggaran secara matang.
Anggaran tersebut terutama dibutuhkan untuk pengadaan perangkat elektronik
serta dukungan jaringan internet yang memadai dan sosialisasi tahapan Pilkades.
“Kebutuhan perangkat elektronik dan
jaringan internet termasuk sosialiasi tahapan Pilkades tentu memerlukan
anggaran. Karena itu Komisi I DPRD Jabar meminta Pemprov melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) untuk benar-benar menghitung dan
mengusulkan kebutuhan anggaran Pilkades elektronik secara matang, sehingga
dapat diketahui secara pasti berapa kebutuhan anggaran untuk setiap desa,”
katanya.
Selain persoalan anggaran dan
perangkat teknologi, Sidkon juga menyoroti masih kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat mengenai tahapan dan mekanisme Pilkades elektronik.
Ia menilai masih banyak masyarakat
yang belum memahami cara menggunakan sistem e-voting, khususnya bagi warga
dengan keterbatasan seperti buta huruf atau buta warna.
“Terus terang masih cukup banyak
masyarakat yang belum paham pelaksanaan e-voting. Misalnya masyarakat yang buta
huruf atau buta warna, mereka tentu harus dibimbing dan diarahkan. Hal ini juga
harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Sidkon menambahkan, berbagai
kendala yang terjadi pada pelaksanaan Pilkades elektronik di Indramayu dan
Karawang harus dijadikan bahan evaluasi bersama. Menurutnya, permasalahan
teknis maupun kurangnya sosialisasi sebagian besar berkaitan dengan
keterbatasan anggaran yang tersedia.
Karena itu, ia menegaskan Komisi I
DPRD Jawa Barat siap mendorong serta mendukung penyediaan anggaran yang memadai
guna memastikan pelaksanaan Pilkades elektronik serentak di Jawa Barat dapat
berjalan lancar dan sukses di masa mendatang.
“Intinya Komisi I DPRD Jabar siap
mendorong dan mendukung anggaran Pilkades elektronik serentak yang memadai demi
kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya,” pungkasnya. (sein).
