Komisi II DPRD Jabar Soroti Penempatan Tenaga dan Minimnya Anggaran di BPTPH Cianjur

Klik

Pimpinan dan anggoa Komisi II DPRD Jabar kunker ke UPTD BPTPH Wilayah I Cinjur : Soroti sdm dan minimnya anggaran

CIANJUR, FAKTABANDUNGRAYA,---  Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur. Permasalahan tersebut di antaranya terkait penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional untuk kegiatan di lapangan.

Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Lina Ruslinawati, saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD BPTPH Wilayah I Cianjur, Kamis (5/3/2026).

Menurut Lina, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada para petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan serta penanganan serangan hama dan penyakit tanaman di lapangan.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan, terdapat tambahan tenaga dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang latar belakang pendidikannya tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.

“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujar Lina.

Selain persoalan penempatan tenaga kerja, Komisi II DPRD Jabar juga menilai keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan tugas BPTPH, khususnya untuk kegiatan pemantauan di lapangan.

Komisi II bersama pejabar UPTD BPTPH Cianjur

Menurutnya, minimnya anggaran membuat petugas tidak dapat melakukan pemantauan secara optimal dan berkala terhadap potensi serangan hama yang dapat mengancam produksi pertanian.

“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” katanya.

Lina menambahkan, pihaknya akan menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan dalam perencanaan program serta penganggaran ke depan.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan rencana program pada APBD Tahun Anggaran 2026. (*/sein).