Komisi V DPRD Jabar Desak Kepastian Status Lahan 33 SMA/SMK di Cirebon

Klik

Komisi V DPRD Jabar raker dgn KCD Pendidikan Wilayah X (Cirebon) terkait Status Lahan 33 SMA/SMK di Cirebon

CIREBON, FAKTABANDUNGRAYA,--- Sebanyak 33 SMA dan SMK di bawah naungan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X masih menghadapi persoalan legalitas lahan. Sekolah-sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik desa dengan status sewa, sehingga hingga kini belum memiliki kepastian hukum.

Kondisi ini menjadi sorotan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto, saat melakukan kunjungan kerja ke KCD Pendidikan Wilayah X di Kota Cirebon, Rabu (29/4/2025).

George menegaskan, permasalahan ini harus segera ditangani melalui langkah strategis dan koordinasi lintas pihak. Menurutnya, status lahan yang masih sewa tidak hanya membebani anggaran pemerintah provinsi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan di masa depan.

“Kami melihat masih ada 33 SMA dan SMK yang lahannya milik desa, sehingga provinsi masih harus mengeluarkan biaya sewa. Kami di Komisi V akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Komisi I untuk mencari solusi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu opsi yang tengah didorong adalah mekanisme rislah atau tukar guling lahan antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus efisiensi anggaran.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto

Selain persoalan lahan, George juga menyoroti kesiapan implementasi Program Sekolah Maung (Manusia Unggul), yang menjadi salah satu inisiatif baru di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya pematangan konsep sebelum program tersebut diluncurkan secara luas.

“Sekolah Maung ini program baru, sehingga perlu pembahasan yang mendalam bersama Dinas Pendidikan agar seluruh aspek persiapan benar-benar matang,” katanya.

Menurutnya, koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Komisi V DPRD Jawa Barat, lanjut George, berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian persoalan lahan sekaligus memastikan setiap program pendidikan yang dirancang pemerintah dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. (*/red).