Jalan Diponegoro Ditutup Sementara, Pemprov Jabar Tegaskan Tidak Ada Penutupan Jalan

Klik

Plang Jalan Diponegoro Ditutup Sementara (foto:ist)

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Warga Bandung sempat dibuat kaget dengan munculnya plang bertuliskan penutupan sementara di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate dan kawasan Lapangan Gasibu. Dalam plang tersebut disebutkan bahwa jalan akan ditutup mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026.

Informasi tersebut sontak memicu kebingungan di kalangan pengguna jalan, mengingat lokasi tersebut merupakan salah satu jalur utama di pusat kota. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa kabar penutupan tersebut tidak benar.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jabar, Sekarwati, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada penutupan Jalan Diponegoro. Aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut masih berjalan normal seperti biasa.

“Informasi penutupan Jalan Diponegoro tidak benar, dan hingga saat ini belum ada penutupan,” ujar Sekarwati, Rabu (29/4/2026).

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menyebutkan bahwa pemasangan plang tersebut merupakan hasil rapat koordinasi lintas instansi, yang melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum, serta kepolisian.

Rencana tersebut berkaitan dengan program penataan kawasan Gedung Sate yang akan diintegrasikan dengan Lapangan Gasibu, termasuk skema rekayasa lalu lintas di sekitarnya.

Meski demikian, Sekarwati menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap persiapan. Pemerintah belum memberlakukan kebijakan penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas.

“Penataan kawasan Gedung Sate memang sedang disiapkan, termasuk rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro. Namun semuanya masih dalam tahap perencanaan dan akan disosialisasikan terlebih dahulu,” katanya.

Ia memastikan, setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat, khususnya terkait lalu lintas, akan diumumkan secara resmi sebelum diterapkan. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kelancaran aktivitas warga selama proses penataan berlangsung.

Dengan demikian, masyarakat diimbau tidak terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait perubahan lalu lintas di kawasan tersebut. (*/red).