Menaker Dorong Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Klik

Menaker Yassierli pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA.--- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan tata kelola sektor ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif dan pelaporan semata, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, tata kelola sektor publik perlu bergeser dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai dan dampak yang dirasakan masyarakat.

"Kami mengelola sekitar 155 juta angkatan kerja. Dengan tanggung jawab sebagai 'HRD negara', Kemnaker berkomitmen menjadi contoh penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan pemerintahan," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, penguatan tata kelola ketenagakerjaan dilakukan melalui program vokasi dan magang nasional, percepatan digitalisasi data, peningkatan integritas birokrasi, hingga penyusunan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI).

Menaker Yassierli bersama peserta PSGS

Yassierli mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor ketenagakerjaan, mulai dari tingkat pengangguran yang mencapai 7,24 persen, dominasi pekerja informal, hingga rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja yang sebagian besar masih berpendidikan maksimal SMA dan SMK.

Untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, Kemnaker juga memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menganalisis data ketenagakerjaan secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis yang menjawab persoalan dunia kerja sekaligus meningkatkan produktivitas nasional.

Melalui pendekatan tersebut, Kemnaker menargetkan tata kelola ketenagakerjaan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga inklusif, adaptif, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan pekerja serta masyarakat luas. (*/red).