 |
| Yassierli bersama peserta Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja di Jakarta, Rabu (3/6/2026). |
Menurutnya, berbagai persoalan
pembangunan nasional pada akhirnya bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena
itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dituntut mampu menghadirkan solusi
nyata melalui program yang tepat sasaran dan didukung sistem birokrasi yang
akuntabel.
“Ujung dari berbagai persoalan
pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker
harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli saat
memberikan arahan terkait Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
Kinerja di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Arahan tersebut disampaikan dalam
upaya meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pembangunan Zona Integritas (ZI) di
lingkungan Kemnaker.
Yassierli menjelaskan, ruang
lingkup tugas Kemnaker sangat luas dan strategis, mulai dari penyiapan tenaga
kerja kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Karena itu, penguatan tata kelola
organisasi menjadi langkah penting agar setiap program ketenagakerjaan dapat
berjalan optimal dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Salah satu fokus utama Kemnaker
saat ini adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui perluasan
pelatihan vokasi. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja
lulusan SMA dan SMK sekaligus menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan
kebutuhan industri.
Selain memperkuat pelatihan,
Kemnaker juga terus mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan
memperluas kesempatan kerja agar lulusan pelatihan lebih cepat terserap pasar
kerja.
Dalam mendukung transformasi
layanan publik, Kemnaker juga melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang
dinilai menghambat efektivitas pelayanan. Penyederhanaan aturan dilakukan agar
kebijakan ketenagakerjaan lebih adaptif terhadap dinamika dunia usaha dan
kebutuhan masyarakat.
“Berbagai ketentuan terus ditinjau
agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun
dunia usaha,” kata Yassierli.
Di sisi internal organisasi,
Kemnaker juga memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui
pengembangan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan. Program
tersebut disusun bertahap sesuai jenjang karier guna meningkatkan profesionalisme
aparatur.
Transformasi organisasi turut diperkuat melalui pengawasan internal berbasis risiko dan peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Yassierli bersama peserta Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja di Jakarta,
Selain itu, pembangunan sistem data
terintegrasi juga menjadi perhatian utama Kemnaker dalam mendukung penyusunan
kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
“Data menjadi fondasi untuk melihat
persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan
yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Cris Kuntadi menambahkan, penguatan tata kelola dan akuntabilitas
kinerja merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai tantangan yang
dihadapi sepanjang 2025 harus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat
efektivitas program sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar
memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Semua tantangan yang dihadapi
harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan
meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” ujar Cris.
