Perkuat Reformasi Birokrasi, Menaker Lantik 10 Pejabat dan Tegaskan Komitmen K3

Klik

Menaker Yassierli bersama 10 jabat yang dilantik

JAKARTA , FAKTABANDUNGRAYA,--- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat reformasi birokrasi dan budaya kerja yang akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat melantik 10 pejabat baru sekaligus mendorong percepatan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia.

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Tridarma Kantor Kemnaker, Senin (15/6/2026), mencakup pejabat fungsional, administrator, pengawas, hingga arsiparis yang akan memperkuat berbagai lini strategis di lingkungan Kemnaker.

Dalam arahannya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa penguatan norma K3 harus menjadi prioritas nasional. Kehadiran Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama yang baru dilantik diharapkan mampu mempercepat transformasi budaya K3 di tempat kerja serta meningkatkan kualitas pengawasan ketenagakerjaan.

"Kita ingin sistem manajemen K3 dan budaya K3 benar-benar hidup di Indonesia. Indikatornya jelas, angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus terus menurun," tegas Yassierli.

Selain fokus pada perlindungan tenaga kerja, Menaker juga memberikan perhatian besar terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar memegang teguh sumpah jabatan serta menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas.

Yassierli menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi. Langkah tegas akan diambil terhadap setiap pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan.

Menurutnya, penguatan integritas aparatur merupakan bagian dari transformasi Kemnaker dalam mendukung agenda besar pemerintah untuk membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ia juga meminta seluruh unit kerja meningkatkan kualitas tata kelola organisasi guna mendorong capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemnaker.

Lebih jauh, Menaker mengajak seluruh jajaran menjadikan Kemnaker sebagai institusi yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi aparatur untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia ketenagakerjaan.

Pelantikan 10 pejabat baru ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan Kemnaker dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Dengan kepemimpinan yang berintegritas dan penguatan budaya K3, Kemnaker menargetkan terciptanya tata kelola ketenagakerjaan yang semakin modern, akuntabel, dan berpihak pada perlindungan pekerja Indonesia.